DPD RI Kawal Program Prioritas NTB

Daftar Isi

Anggota DPD RI Evi Apita Maya menghadiri forum penyerapan aspirasi bersama Pemerintah Provinsi NTB di Kantor Bappeda NTB, Mataram, membahas dukungan pemerintah pusat terhadap program prioritas daerah, Selasa (4/8/2026).

MATARAM (Lombokepo) – Anggota DPD RI Komite IV, Evi Apita Maya, menegaskan komitmennya mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Komitmen tersebut disampaikan saat kegiatan penyerapan aspirasi daerah yang digelar di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Mataram, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga: PSI Mataram Salurkan Ratusan Paket Kurban di Sandubaya

Dalam forum tersebut, Evi menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau.

Ia menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga mitra kerja.

"Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya," kata Evi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan mitra Komite IV maupun komite lainnya akan terus dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun jalur informal, agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat.

"Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Pemprov NTB Dorong Dukungan Pusat untuk Program Prioritas

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB mengusung visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia" dengan mengedepankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Nelly, status NTB sebagai provinsi kepulauan perlu didukung regulasi dan kebijakan pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.

"Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami," jelasnya.

Ia juga memaparkan sepuluh program unggulan Pemprov NTB, di antaranya Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang membutuhkan dukungan lintas kementerian.

Perbedaan Data Pusat dan Daerah Jadi Sorotan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional agar implementasi Satu Data Indonesia berjalan lebih efektif.

Menurut Juru Bicara Pemprov NTB tersebut, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah masih kerap terjadi sehingga berdampak pada ketepatan sasaran berbagai program pembangunan.

"Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di daerah," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten/kota di NTB turut menyampaikan berbagai aspirasi. Mayoritas menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah yang memengaruhi belanja pegawai. Selain itu, turut disampaikan aspirasi mengenai pengelolaan lingkungan dan kehutanan, akses permodalan UMKM melalui KUR, hingga pengembangan potensi lokal berbasis hilirisasi industri.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi bersama DPD RI semakin memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai program prioritas daerah memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo