📢 IKLAN DI SINI

Jangkau ribuan pembaca setiap hari

Investasi NTB Semester I 2026 Capai Rp33,73 Triliun

Daftar Isi
Realisasi investasi NTB Semester I 2026 mencapai Rp33,73 triliun

Ilustrasi investasi NTB Semester I 2026. (AI/Lombokepo)

MATARAM (Lombokepo) – Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Semester I 2026 mencapai Rp33,73 triliun atau sekitar 51,26 persen dari target tahunan sebesar Rp64 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan realisasi investasi NTB telah melampaui separuh target tahunan pada paruh pertama 2026. Target investasi NTB tahun ini meningkat sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan sejalan dengan sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen.

Baca Juga: KK-NTB 2026 Dorong UMKM NTB Naik Kelas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengatakan realisasi investasi tahun ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif,” kata Irnadi saat Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026).

Investasi UMKM Naik 22,28 Persen

Salah satu faktor yang turut menopang capaian investasi daerah adalah meningkatnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga Semester I 2026, realisasi investasi UMKM mencapai Rp496,68 miliar, naik 22,28 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp406,19 miliar.

Irnadi menjelaskan, pengalaman pada akhir 2025 menunjukkan investasi UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian realisasi investasi NTB sebesar 100,2 persen. Saat itu, penutupan lebih awal sistem pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) membuat sebagian data investasi perusahaan besar belum dapat diinput.

Melalui arahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), data investasi UMKM senilai lebih dari Rp600 miliar akhirnya dapat dimasukkan sehingga membantu menutup kekurangan capaian investasi daerah.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat kemudahan layanan perizinan, pembinaan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi meningkatkan investasi daerah.

PMDN Masih Mendominasi Investasi Non-UMKM

Pada Triwulan II 2026, realisasi investasi non-UMKM masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sekitar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau 18,15 persen.

Pemerintah optimistis investasi asing akan terus meningkat pada semester berikutnya seiring masuknya sejumlah investasi baru yang saat ini masih dalam proses.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi penyumbang investasi terbesar di NTB dengan nilai lebih dari Rp11 triliun, terutama berasal dari sektor pertambangan.

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Dompu yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Kabupaten Lombok Tengah ditopang pengembangan Kawasan Mandalika, sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Realisasi investasi juga tersebar di berbagai sektor strategis. Sektor PKP, BIR, dan HEFA memberikan kontribusi sekitar 7,24 persen, sektor perindustrian dan perdagangan secara kumulatif hampir 9 persen, sektor PUPR sekitar 1,6 persen, sedangkan sektor lainnya mencapai 4,84 persen.

Dari sisi investasi asing, modal yang masuk berasal dari sejumlah negara tanpa dominasi satu negara tertentu. Spanyol dan Australia termasuk negara dengan kontribusi investasi terbesar pada Semester I 2026.

Pemprov NTB Targetkan Investasi UMKM Rp1 Triliun

Pemerintah Provinsi NTB juga terus membangun ekosistem investasi yang memberikan ruang lebih besar bagi investor domestik, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan.

Dominasi investasi domestik pada sektor-sektor tersebut dinilai membuat perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di dalam daerah sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat NTB.

Selain investasi skala besar, penguatan sektor UMKM tetap menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan realisasi investasi UMKM mampu menembus Rp1 triliun hingga akhir 2026 melalui pendampingan, digitalisasi usaha, kemudahan perizinan, dan perluasan akses pembiayaan.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan sistem perizinan OSS-RBA, fasilitasi kemitraan usaha, akses pemasaran, serta perluasan transaksi digital melalui QRIS untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital pelaku UMKM.

Dekranasda Perkuat Produk UMKM

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

“UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama,” ujarnya.

Menurutnya, Dekranasda terus memperkuat sinergi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai perangkat daerah melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar.

Salah satu program yang diperkuat adalah kurasi produk melalui Gerai Balekita sebagai etalase produk UMKM lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan keaslian produk.

Bagi pelaku usaha yang produknya belum memenuhi standar, pemerintah memberikan pembinaan agar kualitas dan daya saing produk meningkat sehingga mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

Sejumlah produk unggulan daerah juga telah memasuki pasar internasional, termasuk Jepang dan Arab Saudi. Beberapa pelaku usaha bahkan telah menerima permintaan dari negara lainnya.

Investasi Didorong Semakin Inklusif

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyederhanakan birokrasi, memperluas pendampingan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat layanan perizinan.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan investasi yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak insan media untuk terus menyampaikan informasi mengenai perkembangan investasi dan keberhasilan pelaku UMKM. Publikasi yang konstruktif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat citra NTB sebagai daerah yang aman dan kondusif, serta membuka peluang pasar lebih luas bagi produk unggulan daerah.

Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media massa, Pemprov NTB optimistis target investasi 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media

Posting Komentar