Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
MATARAM (Lombokepo) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi progres Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang kini telah mencapai 94 persen.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen dan kerja keras BPS dalam menyediakan data berkualitas sebagai fondasi perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga: Pemprov NTB dan BPS Siapkan Sensus Ekonomi 2026
Apresiasi itu disampaikan Wagub saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Wagub memenuhi janjinya untuk bersilaturahmi dengan jajaran BPS NTB.
“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub.
Menurutnya, penyelesaian Sensus Ekonomi bukan sekadar pencapaian target pendataan, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun basis data ekonomi yang akurat.
Data tersebut dibutuhkan pemerintah untuk memahami struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Perkuat Sinergi Pemprov NTB dan BPS
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov NTB dan BPS, khususnya dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data strategis untuk mendukung pembangunan daerah.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan Pemprov NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Ia memastikan sisa target pendataan akan terus diakselerasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data.
Data BPS Jadi Pijakan Operasi Pasar
Selain membahas progres Sensus Ekonomi, pertemuan juga membahas rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah operasi pasar murah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Dalam pelaksanaannya, data indikator harga dan inflasi BPS akan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan wilayah intervensi dan komoditas yang perlu mendapat perhatian.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Bagi Pemprov NTB, penguatan kolaborasi dengan BPS menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Data yang akurat dibutuhkan tidak hanya untuk mengukur capaian pembangunan, tetapi juga membaca persoalan, menentukan prioritas intervensi, dan memastikan kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi Pemprov NTB dan BPS diharapkan terus diperkuat sehingga data tidak berhenti sebagai angka dan laporan statistik, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan untuk mengarahkan pembangunan NTB secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
Posting Komentar