Bank NTB Syariah Perkuat Pembiayaan Perumahan, Bidik KUR Perumahan

Daftar Isi

MATARAM (Lombokepo) — Bank NTB Syariah memperkuat peran dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan perumahan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah tersebut dibahas dalam koordinasi bersama Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan, Riadi Arif Aladin, S.E., M.M., serta jajaran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sekaligus peluang keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam KUR Perumahan.

Baca Juga: Bank NTB Syariah Raih Penghargaan KEJAR 2026

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya melihat potensi pengembangan pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan sektor perumahan.

“Kami melihat sektor pembiayaan perumahan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di NTB. Karena itu, koordinasi bersama Kementerian PKP dan BP Tapera ini menjadi momentum bagi Bank NTB Syariah untuk mengoptimalkan peluang tersebut,” ujar Agus.

Menurut Agus, Bank NTB Syariah yang telah dipercaya menyalurkan KUR UMKM dan KUR PMI juga sedang mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR Perumahan.

Peluang tersebut sejalan dengan adanya alokasi 11.061 unit rumah untuk Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

“Dengan adanya potensi sekitar 11.061 unit rumah di NTB, kami melihat ruang yang besar untuk meningkatkan portofolio pembiayaan perumahan sekaligus memperluas kontribusi Bank NTB Syariah dalam mendukung program pemerintah, khususnya target pembangunan 3 juta rumah,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bank NTB Syariah juga memaparkan perkembangan penyaluran FLPP yang telah dilakukan sejak 2018.

Pada 2026, Bank NTB Syariah memperoleh target penyaluran FLPP sebanyak 300 unit. Untuk mengejar target tersebut, bank akan memperkuat kerja sama dengan pengembang serta memperluas pipeline pembiayaan perumahan.

Selain FLPP, KUR Perumahan dinilai membuka peluang pembiayaan pada sisi penyedia maupun permintaan dalam ekosistem perumahan. Skema tersebut antara lain dapat menyasar pengembang, kontraktor perumahan, pedagang bahan bangunan, serta pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berbasis rumah.

Agus mengatakan keikutsertaan Bank NTB Syariah dalam KUR Perumahan masih dalam proses pengajuan. Bank akan menindaklanjuti proses tersebut sekaligus mempersiapkan langkah yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam penyaluran program di NTB.

“KUR Perumahan ini menjadi salah satu peluang yang sedang kami proses. Kami berharap ke depan Bank NTB Syariah dapat ikut mengambil bagian dalam skema ini, sehingga pembiayaan tidak hanya menyasar masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ungkap Agus.

Dalam koordinasi tersebut, Kementerian PKP dan BP Tapera juga menyampaikan sejumlah kemudahan dalam skema FLPP, termasuk opsi tenor pembiayaan hingga 40 tahun.

Bank NTB Syariah didorong untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat NTB terhadap skema pembiayaan tersebut. Selain itu, alokasi 11.061 unit rumah untuk NTB dapat disalurkan melalui bank penyalur.

Bagi Bank NTB Syariah, penguatan pembiayaan perumahan menjadi bagian dari kontribusi terhadap kebutuhan hunian masyarakat sekaligus dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media