Gubernur NTB Dorong Kebijakan Berbasis Data Bersama Harian Kompas

Daftar Isi

MATARAM (Lombokepo) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi, orkestrasi program, serta pemanfaatan data sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB saat mengikuti Diskusi Strategis bertajuk “Memahami Provinsi Nusa Tenggara Barat, Merancang Kebijakan Berbasis Data” bersama tim Harian Kompas di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Gubernur NTB: Jaga Kemerdekaan Pers, Rawat Kepercayaan Publik

Dalam diskusi tersebut, Gubernur memaparkan arah pembangunan NTB yang bertumpu pada tiga prioritas utama, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan utama pembangunan bukan semata-mata keterbatasan sumber daya, melainkan bagaimana berbagai potensi, program, dan dukungan dari berbagai pihak dapat diarahkan dalam satu orkestrasi pembangunan yang terintegrasi.

“Persoalannya bukan kita tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan kemiskinan, tetapi bagaimana orkestrasi itu dibangun. Sekarang intinya orkestrasi dan kolaborasi,” ujar Gubernur.

Desa Berdaya, Membangun dari Data dan Potensi Lokal

Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen utama pembangunan berbasis desa.

Program tersebut dirancang dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pemberdayaan dan penguatan mata pencaharian masyarakat.

Pada tahap awal 2026, Desa Berdaya Transformatif diarahkan pada 40 desa prioritas dengan kategori kemiskinan ekstrem. Program ini menggunakan pendekatan verifikasi data, pemetaan persoalan, serta pendampingan masyarakat agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

Gubernur menjelaskan, proses verifikasi menjadi bagian penting agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.

Pendamping yang berasal dan memahami karakter masyarakat setempat dilibatkan untuk membantu memetakan kondisi sosial, ekonomi, serta potensi yang dimiliki keluarga penerima manfaat.

“Yang perlu kita lakukan adalah pemberdayaan, supaya setelah satu tahun mereka sudah punya livelihood,” jelasnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan desain Desa Berdaya Transformatif yang menempatkan keluarga sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar penerima bantuan. Pemerintah menyiapkan dukungan di tingkat desa sekaligus intervensi pada tingkat keluarga melalui pengembangan mata pencaharian dan pendampingan.

Secara keseluruhan, Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform pembangunan yang mengintegrasikan perencanaan, pengajuan, verifikasi, hingga monitoring program desa. Program tersebut mencakup 1.166 desa dan kelurahan di NTB dengan tiga fokus besar, yaitu pengentasan kemiskinan, desa mandiri pangan, dan desa wisata maju.

Mengorkestrasi Potensi untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

Gubernur juga menegaskan bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi NTB.

Menurutnya, NTB memiliki modal besar pada sektor pertanian, perikanan, dan potensi agromaritim. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan ekosistem produksi, infrastruktur pendukung, irigasi, hingga hilirisasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui kombinasi intervensi pemerintah daerah dan penguatan dukungan pemerintah pusat.

Gubernur mencontohkan dukungan terhadap optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan sektor perikanan sebagai bagian dari strategi memperbesar dampak sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Potensi kita yang tidak bisa di-deny itu agriculture dan pariwisata. Tinggal kita maksimalkan,” katanya.

Menurut Gubernur, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran daerah, tetapi juga dari keseluruhan dukungan dan intervensi lintas pemerintahan.

Hal tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, desa, dunia usaha, serta mitra pembangunan.

Memperkuat Dampak Pembangunan dari Sektor Pertambangan

Dalam diskusi tersebut, Gubernur juga memaparkan strategi pemerintah daerah untuk memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat NTB.

Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah penyusunan master plan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan.

Master plan tersebut akan menjadi rujukan agar program pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan pertambangan dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan arah dan rujukan yang jelas sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat saling memperkuat dan memberikan manfaat yang lebih terukur.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara aktivitas ekonomi pertambangan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar.

Pariwisata Berkualitas dan Berbasis Identitas NTB

Sementara itu, pada sektor pariwisata, Gubernur menegaskan bahwa NTB memiliki peluang besar untuk membangun model pariwisata yang sesuai dengan karakter dan kekuatan daerah.

NTB tidak harus menempuh pola pembangunan pariwisata yang sama dengan daerah lain. Pemerintah daerah memilih mengembangkan pariwisata berkualitas dengan mengedepankan pengalaman wisata, lama tinggal, belanja wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal.

“Kita mau mengembangkan pariwisata yang berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi dampaknya besar,” ungkapnya.

Menurut Gubernur, arah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat.

Pembangunan pariwisata NTB diarahkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi pariwisata.

Hal tersebut sejalan dengan agenda Desa Berdaya yang turut mendorong pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, budaya lokal, tenun, serta penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Kolaborasi Media dan Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap hubungan kolaboratif yang telah terjalin dengan insan pers, khususnya Harian Kompas.

Gubernur menilai media memiliki peran penting dalam memperluas perspektif pembangunan sekaligus membantu menghadirkan berbagai informasi mengenai potensi dan dinamika daerah kepada masyarakat luas.

Diskusi bersama tim Harian Kompas menjadi ruang bertukar perspektif mengenai kondisi NTB, tantangan pembangunan, potensi ekonomi, serta arah kebijakan daerah ke depan.

Gubernur berharap kolaborasi dan komunikasi yang semakin kuat antara pemerintah, media, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan dapat memperkuat ekosistem pembangunan NTB.

Melalui orkestrasi kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong agar setiap potensi pembangunan dapat dikonversi menjadi manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media