7 Perempuan Penjaga Hutan Bawa Cerita ke Bangkok, Ada dari NTB
NTB (Lombokepo) – Tujuh perempuan penjaga hutan dari Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa cerita tentang kepemimpinan perempuan, pengelolaan hutan, hingga usaha berbasis hasil hutan ke Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026.
Sebelum berangkat ke Bangkok, ketujuh perempuan tersebut berbagi pengalaman dalam Jamuan Puan Rimba yang digelar The Asia Foundation (TAF) melalui program Women Forest Defenders (WFD) bersama JAVARA dan Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia di JAVARA Culture Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Mereka merupakan bagian dari 171 perempuan yang aktif menjaga hutan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, NTB, serta di tingkat nasional melalui program WFD. Sebanyak 42 perempuan di antaranya telah berada pada posisi pengambil keputusan.
Program tersebut mencatat sekitar 24.292 hektare hutan dikelola dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Selain itu, terdapat 16 usaha berbasis hutan yang dipimpin perempuan, 11 kelompok pemantau hutan yang dipimpin perempuan, serta 21 izin usaha yang membuka akses perempuan ke pasar.
Pendampingan dilakukan bersama mitra lokal, yakni Yayasan PIONIR Bulungan di Kalimantan Utara, Perkumpulan Pilar Nusantara (PINUS) di Sumatera Selatan, dan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) di NTB.
Baca Juga: Bank NTB Syariah Tanam Mangrove di Ekowisata Paremas
Dari Hasil Hutan Menjadi Sumber Penghidupan
Di Kalimantan Utara, Noviana Liling dari Desa Long Sam, Kabupaten Bulungan, mulai terlibat dalam pengelolaan hasil hutan setelah desanya memperoleh izin mengelola hutan desa selama 35 tahun pada 2017.
Pada April 2025, ia ikut mendirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) perempuan pertama di Kalimantan Utara. Kelompok bernama KUPS Femung Himet itu memproduksi minyak kelapa murni, tenun, dan topi anyaman.
Para anggota juga mendapat pelatihan mengolah buah kuini yang sebelumnya dibiarkan jatuh dan membusuk menjadi produk selai.
“Dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa menambah pengetahuan untuk membuat selai,” ujar Noviana.
Sementara itu, Raberti dari Desa Antutan mengembangkan kerajinan berbahan rotan, bambu, dan pandan. Produk anyaman kelompoknya kini dipasarkan hingga ke luar Kalimantan Utara.
Di Sumatera Selatan, cerita serupa datang dari Tessa Pranisti, Ani Tasriah, dan Fitri.
Tessa merupakan Tunggu Tubang dalam adat Semende, yaitu anak perempuan tertua yang mewarisi rumah, tanah, dan sawah keluarga. Ia kini mengajak perempuan serta anak muda ikut melakukan pemantauan hutan.
Ani Tasriah menjadi Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Ghimbe Peramunan di Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim. Ia juga mendirikan KUPS Perempuan Anak Belai.
Produk kopi kelompoknya, Ghimbe Coffee, telah memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Di Desa Tanjung Agung, Fitri memimpin KUPS Perempuan Muara Jaya yang memproduksi Kopi Gwatu, minuman rempah, dan kain ecoprint.
Kisah Perempuan Penjaga Hutan dari NTB
Dari NTB, Lilik Ernawati dari Desa Karang Sidemen mengembangkan potensi hasil hutan seperti salak dan nangka hutan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan masyarakat.
Selain mengelola kopi dan madu, kelompoknya juga mengembangkan ekowisata. Pemerintah desa kemudian menerbitkan surat keputusan yang mengakui peran perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Cerita lain datang dari Marwita di Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah.
Marwita mengembangkan usaha kopi dari kebun di kaki Gunung Rinjani dan kini memimpin KUPS Benang Stokel yang beranggotakan 15 orang. Kelompok tersebut mengolah kopi, keripik, minuman, dan selai.
Pada 28 Juni 2026, Marwita terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aik Berik untuk periode 2026–2034.
“Perubahan yang paling luar biasa adalah tumbuhnya rasa percaya diri saya. Dari yang dulu hanya seorang ibu kepala keluarga yang tidak berani berpendapat, kini saya berani berbicara di depan umum, aktif memimpin kegiatan, dan ikut mengambil keputusan penting dalam kelompok,” kata Marwita.
Membawa Cerita Hutan Indonesia ke Bangkok
Program WFD melihat keterlibatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan, tetapi juga posisi perempuan dalam kelembagaan, pemantauan kawasan, dan pengembangan usaha.
Program Officer Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Dorta Pardede, mengatakan perempuan di komunitas memiliki pengetahuan mengenai hutan, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, ruang pengambilan keputusan, dan sumber daya.
“Karena itu, bersama mitra lokal kami bekerja di tiga hal yang saling terhubung: posisi perempuan dalam kelembagaan, pemantauan kawasan, dan kelola usaha yang adil dan memberi manfaat tidak hanya sekadar menambah beban kerja mereka,” ujar Dorta.
Direktur Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Frans Siahaan, mengatakan perempuan di desa hutan telah lama berperan dalam menjaga hutan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut dia, tantangannya adalah membuka ruang agar perempuan dapat ikut menentukan keputusan terkait pengelolaan hutan.
Pada 3–4 Oktober 2026, ketujuh perempuan tersebut akan membawa pengalaman mereka ke Bangkok Climate Action Week 2026 melalui program Watching the Forest, Growing the Future.
Kegiatan berlangsung di Glass House Pavilion, Taman Lumpini, dan Restoran Bo.lan, Bangkok.
Di Restoran Bo.lan, Chef Bo Songvisava akan memadukan bahan pangan dari hutan Indonesia dengan bahan dan teknik memasak Thailand.
Melalui diskusi, pameran, pengalaman virtual, dan jamuan pangan hutan, ketujuh perempuan tersebut akan berbagi pengalaman mengenai pemantauan hutan, kepemimpinan kelompok, pengelolaan kawasan, advokasi, serta pengembangan penghidupan berbasis hasil hutan.
The Asia Foundation mencatat, upaya tersebut berlangsung di tengah tantangan berkurangnya hutan dan tekanan terhadap sistem pangan. Data yang dikutip dalam kegiatan tersebut menyebut Indonesia kehilangan 433.751 hektare hutan alam pada 2025, sementara keragaman pangan Indonesia mencakup ratusan jenis sumber pangan.
Kegiatan tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan hasil hutan, kepemimpinan perempuan, dan penguatan ekonomi desa menjadi bagian dari pengalaman yang dibawa ke forum iklim di Bangkok.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
Posting Komentar