IJTI NTB Soroti Seleksi KPID

Daftar Isi
Logo IJTI NTB

NTB, Lombokepo.site – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026-2029. IJTI meminta agar proses seleksi dibuka secara transparan dan tidak menyisakan persoalan prosedural di tengah masyarakat.

Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, mengatakan persoalan yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, terkait mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID harus mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Menurut Herman, seleksi komisioner KPID bukan sekadar urusan internal DPRD ataupun eksekutif. Proses tersebut berkaitan langsung dengan independensi lembaga pengawas penyiaran serta kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut ke depan.

"Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan," tegas Herman.

IJTI Minta Gubernur NTB Beri Perhatian Serius

Herman, yang merupakan jurnalis tvOne, secara khusus meminta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memberikan perhatian serius terhadap polemik tersebut.

Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab publik untuk ikut menjaga iklim demokrasi, kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran di NTB agar terbebas dari intervensi kekuasaan.

"Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik," ujarnya.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam proses penetapan calon komisioner KPID. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik harus dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja," tambahnya.

Soroti Keterwakilan SDM Penyiaran

IJTI sebagai organisasi jurnalis televisi yang beririsan langsung dengan dunia penyiaran menilai perlu memberikan catatan kritis terhadap dinamika seleksi tersebut.

Catatan itu juga berkaitan dengan harapan agar KPID dapat menjalankan tugas sesuai proporsi dan kewenangannya. IJTI turut menyampaikan kekhawatiran mengenai minimnya keterwakilan sumber daya manusia (SDM) atau unsur penyiaran yang lolos dalam seleksi kali ini.

Herman mengingatkan agar proses seleksi tidak hanya berbicara tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi juga harus memberikan teladan melalui mekanisme pemilihan yang transparan dan objektif.

"Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya," tandasnya.

Seluruh 21 Calon Harus Dinilai Secara Adil

Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa jabatan komisioner KPID bukan jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, komisioner KPID harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, serta pemahaman terhadap berbagai persoalan penyiaran.

Ia menegaskan, seluruh 21 calon harus mendapatkan penilaian yang adil dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan untuk dinilai secara proporsional karena proses pengambilan keputusan telah mengarah pada nama-nama tertentu.

"Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB," tutupnya.

Lombokepo
Lombokepo Lombokepo adalah media online Nusa Tenggara Barat yang menyajikan berita terkini seputar NTB, pemerintahan, peristiwa, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Diterbitkan oleh PT. Digital Lombok Media.

Posting Komentar

📢 IKLAN DI SINI

Jangkau ribuan pembaca setiap hari