Gubernur NTB: SPPG di Pesantren Kunci Kemandirian Ekonomi Umat
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat peresmian SPPG tahap ke-4 di Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel, Lombok Barat.
SPPG Pesantren Jadi Motor Ekonomi Umat
LOMBOK BARAT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan ekonomi berbasis pesantren melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peresmian SPPG tahap ke-4 tersebut digelar di Pondok Pesantren Darul Qur'an Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut diresmikan 41 unit SPPG, dengan 36 unit berada di NTB dan sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Bagian Program Makan Bergizi Gratis
Program ini merupakan bagian dari penguatan program MBG yang masuk dalam jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi program MBG yang dibentuk PBNU.
Program MBG menjadi salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak serta pelaku UMKM pangan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kehadiran SPPG membawa perubahan paradigma ekonomi karena pemerintah menciptakan permintaan pasar terlebih dahulu sebelum memperkuat sektor produksi.
"Dulu petani ragu menanam karena takut tidak ada pembeli. Sekarang permintaan sudah disiapkan melalui program MBG sehingga produk pangan memiliki kepastian pasar," ujarnya.
Tantangan Kenaikan Permintaan Pangan
Menurutnya meningkatnya permintaan pangan juga memunculkan tantangan berupa kenaikan harga akibat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan.
"Ini bukan kesalahan program MBG, tetapi kita harus lebih cepat meningkatkan produksi agar pasokan seimbang dengan permintaan," jelasnya.
Pemprov NTB berencana melakukan investasi peningkatan produksi pangan mulai Mei melalui pengembangan greenhouse sayuran, budidaya ikan sistem bioflok, serta penguatan peternakan ayam petelur.
Dorong Ekosistem Ekonomi Pesantren
Iqbal menilai SPPG juga membuka peluang besar bagi pesantren untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan rantai pasok pangan secara mandiri.
"Pesantren bisa memiliki pendapatan tetap dari SPPG. Jika jamaah diberdayakan memelihara ayam atau menanam cabai maka kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari internal," katanya.
Ia berharap pesantren ke depan juga mampu mengembangkan usaha turunan seperti industri roti, peternakan sapi perah hingga usaha pangan lainnya.
"Jika target seribu dapur tercapai, ini akan menjadi kekuatan ekonomi umat yang sangat besar," tambahnya.
PBNU Targetkan 1.000 SPPG
Sementara itu Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan peresmian ini menjadi bagian dari percepatan pengembangan jaringan SPPG nasional.
"Saat ini sudah hampir 200 SPPG beroperasi dan ratusan lainnya sedang berproses. Target 1.000 unit diharapkan segera tercapai," ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan gizi bagi para santri sebagai generasi masa depan bangsa.
"Bukan sekadar angka statistik, tetapi kualitas gizi anak-anak harus dijaga karena mereka masa depan Indonesia," tegasnya.
Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi Daerah
Lombokepo mencatat pengembangan SPPG menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis komunitas sekaligus meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi lokal.
Baca juga:
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Tinjau Donggo Bima, Tegaskan Komitmen Air Bersih dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
- Gubernur NTB dan Menteri Ekonomi Kreatif Sepakat Jadikan NTB Role Model KUR Ekonomi Kreatif
- Pemprov NTB dan ID FOOD Teken MoU Industri Ayam Terintegrasi Rp1,2 Triliun di Sumbawa
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Redaksi Lombokepo
Sumber: Pemprov NTB
Posting Komentar