Industri Ayam Terintegrasi Dibangun di NTB, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
SUMBAWA – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot secara resmi melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan industri perunggasan terintegrasi (integrated poultry industry) di Desa Srading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Jumat (6/2).
Kegiatan ini merupakan bagian dari ground breaking nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku–Malut, Papua, Nusa Tenggara, dan Jawa.
Pembangunan industri perunggasan terintegrasi di NTB menjadi langkah strategis untuk memutus ketergantungan hulu–hilir yang selama ini dikuasai korporasi besar, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan proyek ini merupakan embrio kemandirian ekonomi sektor peternakan di NTB. Ia menilai peternak lokal memiliki etos kerja yang kuat, namun kerap kalah bersaing akibat fluktuasi harga pakan dan bibit ayam (Day Old Chick/DOC) yang dikendalikan monopoli industri besar.
Gubernur juga menyoroti ironi bahwa sekitar 50 persen jagung sebagai bahan baku pakan nasional berasal dari NTB, namun selama ini justru dikirim ke luar daerah dan kembali dalam bentuk pakan dengan harga jauh lebih mahal.
“Persoalannya adalah hulu dan hilir yang tidak mampu kita kuasai. Mulai dari pakan hingga DOC harus melewati beberapa tahap yang dikuasai monopoli besar. Dengan hadirnya industri ini, kita ingin 100 persen kebutuhan disediakan sendiri di sini,” tegasnya.
Untuk mendukung kemandirian pakan, Pemprov NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tengah mengembangkan riset formula pakan berbasis potensi lokal.
Beberapa alternatif yang disiapkan antara lain pemanfaatan tepung kelor sebagai superfood dan maggot hasil pengolahan sampah organik sebagai sumber protein guna mengurangi ketergantungan pada bahan impor.
Pembangunan industri ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan suplai dan permintaan akibat tingginya kebutuhan Program MBG. Saat ini NTB telah memiliki 627 dapur MBG, melampaui target awal.
Tingginya permintaan dinilai berpotensi memicu inflasi jika tidak diimbangi ketersediaan pasokan.
Untuk mempercepat penguatan sektor ini, Pemprov NTB menyiapkan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali dibuka dengan alokasi Rp30 miliar untuk UMKM, Rp15 miliar untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta puluhan miliar rupiah untuk sektor peternakan dengan bunga rendah 3 persen yang disubsidi pemerintah.
Dari sisi lahan, pemerintah provinsi dan kabupaten menyatakan komitmen dengan menyediakan tanah negara untuk kepentingan rakyat. Selain di Kabupaten Sumbawa, pengembangan industri ini juga akan didorong ke Kabupaten Dompu.
“Kami tegak lurus dengan visi Bapak Presiden. Apapun yang dibutuhkan, termasuk tanah provinsi, silakan pakai selama itu untuk kepentingan rakyat dan negara,” pungkasnya.
Pengembangan di Tiga Lokasi
Secara teknis, proyek ini akan dikembangkan di tiga lokasi strategis:
- Lahan BPTHMT Srading seluas 42 hektare untuk farm parent stock berkapasitas 120 ribu ekor dan hatchery kapasitas 10 juta DOC per tahun.
- Kecamatan Lopok seluas 10 hektare sebagai pusat hilirisasi dengan fasilitas Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), cold storage kapasitas 75 ton, serta unit pengolahan daging dan telur.
- Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seluas 10 hektare untuk pembangunan pabrik pakan berkapasitas 120 ribu ton per tahun.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Posting Komentar