NTB-Australia Perkuat Sistem Penanggulangan Bencana 2026
LOMBOKEPO, MATARAM - Posisi geografis Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rawan terhadap gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi menuntut adanya sistem manajemen risiko yang terencana. Sebagai langkah nyata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB bersama Program SIAP SIAGA resmi memulai implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT/AWP) 2026.
Kegiatan kick off yang digelar di Kota Mataram pada Kamis (26/2/2026) ini bertujuan menyelaraskan program kemitraan Australia-Indonesia dengan prioritas pembangunan daerah di NTB.
“Kick off ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun ketangguhan NTB. Ini bukan sekadar seremonial,” tegas Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.
Fokus Penguatan Sistem dan Kolaborasi Lintas Sektor
Memasuki tahun 2026, fokus utama kemitraan ini adalah memperkuat kelembagaan melalui kolaborasi multipihak. Strategi ini melibatkan berbagai unsur mulai dari OPD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Program ini juga melakukan penyelarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi dan tiga wilayah prioritas, yaitu:
- Kabupaten Lombok Tengah
- Kabupaten Lombok Utara
- Kabupaten Sumbawa
Sadimin menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor dan wilayah adalah kunci utama agar pengelolaan risiko bencana tidak dilakukan secara parsial dan dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Tujuh Program Prioritas Kebencanaan NTB 2026
Dalam rencana kerja AWP 2026, terdapat tujuh fokus utama yang akan diakselerasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana:
- Standar Pelayanan Minimum (SPM): Penguatan SPM kebencanaan di 10 kabupaten/kota se-NTB.
- Dokumen Risiko: Evaluasi dan penyusunan dokumen risiko bencana yang komprehensif.
- Sistem Informasi: Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang terintegrasi.
- Destana: Penguatan Desa Tangguh Bencana di wilayah-wilayah rawan.
- Kebijakan Pascabencana: Penyusunan regulasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif.
- Logistik & Klaster: Penguatan manajemen logistik dan koordinasi klaster kebencanaan.
- Inklusi Sosial & Iklim: Integrasi prinsip inklusi, penghidupan berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim.
Inisiatif ini juga mencakup pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta program KKN Tematik Destana yang melibatkan perguruan tinggi di NTB.
Dukungan Internasional untuk Pembangunan Berketahanan Iklim
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Australia, Catherine Meehan (First Secretary Humanitarian) dan Lucy Dickinson (Team Leader SIAP SIAGA). Program SIAP SIAGA sendiri kini telah diperpanjang hingga 2028 dengan fokus yang lebih tajam pada pembangunan berketahanan iklim.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, yang membuka kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana demi masa depan NTB yang lebih aman.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Posting Komentar