NTB Perkuat Sistem Penanggulangan Bencana 2026, Kolaborasi BPBD dan Australia Fokus Ketangguhan Daerah

Daftar Isi

Posisi geografis Nusa Tenggara Barat yang rawan gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi mendorong penguatan sistem manajemen risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD NTB) bersama Program SIAP SIAGA – Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana – menggelar kick off implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT/AWP) 2026 di Kota Mataram, Kamis (26/2/2026).

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang penyelarasan program agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kick off ini menjadi momentum menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun ketangguhan NTB,” ujarnya.

Fokus Penguatan Sistem dan Kolaborasi

Memasuki 2026, fokus utama adalah memperkuat sistem kelembagaan melalui kolaborasi multipihak, mulai dari OPD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Program ini juga menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat provinsi dan tiga kabupaten prioritas: Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.

Sadimin menekankan, pengelolaan risiko bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Tujuh Program Prioritas 2026

Pada AWP 2026, terdapat tujuh fokus program utama, di antaranya:

* Penguatan standar pelayanan minimum (SPM) kebencanaan di 10 kabupaten/kota
* Evaluasi dan penyusunan dokumen risiko bencana
* Pengembangan sistem informasi kebencanaan (SIK)
* Penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana)
* Penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
* Penguatan logistik dan klaster kebencanaan
* Integrasi prinsip inklusi sosial, penghidupan berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim

Kolaborasi yang telah terbangun juga melahirkan berbagai inisiatif, termasuk pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta pendampingan desa melalui KKN Tematik Destana oleh Forum PRB dan perguruan tinggi.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Mitra Internasional

Kick off ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Australia, Catherine Meehan (First Secretary Humanitarian) dan Lucy Dickinson (Team Leader SIAP SIAGA). Dari Pemprov NTB, kegiatan dibuka oleh Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.

Program SIAP SIAGA yang awalnya berjalan 2019–2024 kini diperpanjang hingga 2028 dengan mandat yang lebih tajam dalam memperkuat integrasi pengurangan risiko bencana dan pembangunan berketahanan iklim.

Dengan penguatan sistem dan kolaborasi multipihak, NTB menargetkan ketangguhan masyarakat yang lebih konkret dan berkelanjutan menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Penulis: Red*
Editor: Tim Lombokepo