Satu Tahun Iqbal – Dinda Pacu Ketahanan Pangan

Daftar Isi

Ketahanan Pangan NTB 2026 Menguat, Produksi Padi hingga Perikanan Naik

MATARAM, NTB - Ketahanan pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki 2026 dalam kondisi kuat. Produksi padi meningkat tajam, stok beras aman, sektor perikanan tumbuh, dan peternakan mencatat surplus daging. Di tengah ancaman perubahan iklim dan alih fungsi lahan, Pemprov NTB kini berpacu menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Kondisi tersebut ditopang kinerja sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Tantangan ke depan tidak hanya menjaga konsistensi capaian, tetapi juga meningkatkan daya tahan sektor pangan agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan stok tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Produksi dan Stok Pangan Aman

Status aman ketahanan pangan NTB didukung stok beras yang mencukupi serta surplus daging, termasuk pengiriman 16 ribu ekor sapi ke luar daerah. Produksi padi meningkat 16,85 persen menjadi 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), dari 1,45 juta ton pada 2024.

Luas panen naik menjadi 322.927 hektare dengan produktivitas 52,59 kuintal per hektare. Peningkatan ini didorong optimalisasi lahan seluas 10.574 hektare dan penggunaan benih unggul.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, menegaskan bahwa pada 2026 Pemprov NTB terus memperkuat optimalisasi lahan dan menjalankan program strategis guna menyelaraskan target swasembada pangan nasional di daerah.

“NTB optimistis menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai kontribusi menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.

Sentra Produksi Padi Tertinggi 2025

Empat daerah menjadi kontributor utama produksi padi NTB:

• Lombok Tengah: 421.941 ton GKG (53,66 kuintal/ha)
• Sumbawa: 398.864 ton GKG (53,37 kuintal/ha)
• Lombok Timur: 243.474 ton GKG (53,64 kuintal/ha)
• Bima: 208.018 ton GKG (48,55 kuintal/ha)

Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 131 pada awal 2026, mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani sepanjang 2025. Perum Bulog NTB juga memastikan stok tetap aman dengan serapan gabah melampaui target.

Program ketahanan pangan NTB juga terintegrasi dengan pengendalian inflasi daerah, penguatan UMKM pangan, dan pengembangan kawasan agromaritim berbasis desa.

Tantangan 2026: Lahan, Iklim, dan Konsumsi

Meski surplus produksi beras diproyeksikan berlanjut sekitar 500 ribu ton, NTB menghadapi sejumlah tantangan:

1. Alih fungsi lahan pertanian.
2. Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas.
3. Tingginya konsumsi beras per kapita sekitar 103 kilogram per tahun.
4. Sistem logistik dan distribusi yang belum optimal, termasuk keterbatasan cold storage.

Untuk itu, diversifikasi pangan menjadi agenda penting guna mengurangi ketergantungan terhadap beras. Pada 2026, optimalisasi lahan ditargetkan mencapai 14 ribu hektare.

Stabilisasi harga dilakukan melalui intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) di 26 titik selama 2025, terutama menjelang Ramadan, guna menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Stop Boros Pangan dan Pengelolaan Limbah

Sekitar 40 persen timbunan sampah di NTB merupakan sisa makanan. Karena itu, Pemprov NTB menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan (SBP) dan Gerakan Selamatkan Pangan guna menekan food loss dan food waste.

Langkah konkret dilakukan melalui:

• Edukasi masyarakat dan sektor pariwisata agar bijak mengelola konsumsi pangan.
• Pemanfaatan sisa organik, termasuk dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi pakan maggot untuk budidaya ikan atau kompos.

Upaya ini sejalan dengan target SDGs 12.3 untuk mengurangi food waste hingga 50 persen pada 2030, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca dari sampah organik.

Sektor Perikanan dan Kelautan Jadi Pilar Ekonomi

Sebagai provinsi kepulauan dengan luas daratan 1,96 juta hektare dan lautan 2,79 juta hektare yang meliputi Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan 401 pulau kecil, NTB memiliki potensi perikanan tangkap hingga 200 ribu ton per tahun.

Produksi perikanan 2025 terealisasi lebih dari 101,6 persen. Produksi tangkap mencapai 185.518 ton per tahun, dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, cumi, dan udang.

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB NTB meningkat dari Rp7,8 triliun pada 2024 menjadi Rp8,04 triliun pada 2025. Konsumsi ikan juga menyumbang 6,85 gram protein per kapita per hari.

Pengembangan pusat budidaya udang terintegrasi atau SIM Estate di Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.000 hektare menjadi langkah strategis hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, S.T., M.Si., menegaskan penguatan kelembagaan melalui SOTK baru, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi UPT menuju BLUD akan memperkuat daya saing sektor tersebut.

Pemerintah NTB juga mendorong hilirisasi lima komoditas unggulan, yakni garam, rumput laut, udang vaname, tuna, dan cakalang.

Peternakan: Surplus Daging dan Kemandirian Pakan

Sektor peternakan NTB, khususnya sapi potong yang terkonsentrasi di Sumbawa dan Bima dengan populasi lebih dari 300 ribu ekor pada 2024, menjadi pilar ketahanan pangan lokal dan nasional.

Ketersediaan jagung lokal sebagai pakan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain sapi, populasi kambing terbesar berada di Kabupaten Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

Industri peternakan ayam juga berkembang pesat dengan nilai investasi mendekati Rp20 triliun.

Optimisme Ketahanan Pangan NTB 2026

Dengan kekuatan sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan peternakan, NTB terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional di kawasan timur Indonesia.

Di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan pemborosan pangan, Pemprov NTB mendorong inovasi, hilirisasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda menjadi momentum percepatan pembangunan ketahanan pangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga keberlanjutan, nilai tambah ekonomi, dan daya saing daerah di tingkat nasional.

Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo