Strategi NTB Putus Rantai Stunting : Dari Meja Makan Hingga Program Desa Berdaya
Nusa Tenggara Barat (NTB) menorehkan capaian penting dalam peta kesehatan nasional. Di tengah tantangan banyak daerah menurunkan angka tengkes, NTB justru berhasil menekan prevalensi stunting hingga 13,39 persen per Desember 2025. Angka ini bukan hanya berada di bawah rata-rata nasional sebesar 18,8 persen, tetapi juga melampaui target daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar 21,7 persen.
Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting, sekaligus menjadi rujukan bagi wilayah lain, khususnya di Indonesia bagian timur. Namun pemerintah daerah menegaskan capaian ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk menjaga konsistensi dan mencegah munculnya kasus baru.
Dinamika Stunting Awal 2026
Memasuki Januari 2026, data by name by address menunjukkan adanya 1.890 kasus stunting baru atau sekitar 0,6 persen dari total balita yang dipantau. Penambahan kasus ini banyak terjadi di daerah dengan jumlah penduduk besar seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
Lombok Tengah mencatat 653 kasus baru, Lombok Timur 545 kasus, dan Lombok Barat 479 kasus. Sementara itu Lombok Utara mencatat 41 kasus baru, Kota Mataram empat kasus, dan Kabupaten Dompu menjadi satu-satunya wilayah tanpa temuan kasus baru.
Kabupaten Sumbawa mencatat 79 kasus, Sumbawa Barat 39 kasus, Kabupaten Bima 36 kasus, dan Kota Bima 14 kasus baru.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, menegaskan bahwa munculnya kasus baru tidak boleh dilihat sebagai kemunduran, melainkan sebagai pengingat bahwa stunting merupakan persoalan dinamis dengan data yang terus bergerak setiap bulan.
"Stunting ini masalah yang dinamis, datanya bergerak setiap bulan. Tapi posisi NTB sekarang sangat baik karena prevalensinya sudah di bawah rata-rata nasional. Tantangan kita adalah menjaga konsistensi agar angka ini tidak naik kembali," jelasnya.
Pendekatan NTB Sehat dan Bebas Stunting
Hamzi menjelaskan penurunan stunting di NTB sejalan dengan visi pembangunan daerah NTB Sehat dan Cerdas yang diusung Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam visi tersebut, akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi fondasi utama. NTB Bebas Stunting menjadi salah satu fokus prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
Strategi Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pemerintah Provinsi NTB memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan promotif dan preventif yang mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui hingga anak usia sekolah.
Salah satu program utama adalah Aksi Bergizi di sekolah yang menyasar remaja putri untuk mencegah kekurangan gizi sejak dini.
Edukasi gizi juga diperkuat melalui jejaring Posyandu yang berjumlah sekitar 7.800 unit dengan lebih dari 41 ribu kader di seluruh NTB.
"Penanganan stunting tidak boleh menjadi pekerjaan musiman. Intervensi harus dimulai dari hulu, terutama pada ibu hamil, remaja putri, dan pola asuh gizi di keluarga," jelasnya.
Fokus 2026: Cegah Stunting Baru
Memasuki tahun 2026, fokus utama Pemprov NTB adalah mencegah munculnya stunting baru melalui penguatan skrining, pemantauan rutin, serta peningkatan kualitas layanan Posyandu dan Puskesmas.
"Fokus kami ke depan adalah mencegah stunting baru. Setiap kasus baru harus segera mendapatkan intervensi yang cepat, tepat, dan terukur," tukasnya.
Desa Berdaya Jadi Lokus Pencegahan
Penanganan stunting di NTB juga diintegrasikan dengan konsep Desa Berdaya. Sebanyak 106 desa menjadi sasaran utama intervensi, termasuk 40 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem.
Intervensi kesehatan disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan pembangunan desa agar penanganan lebih holistik.
Apresiasi dan Optimisme Pemprov NTB
Gubernur NTB melalui Juru Bicaranya, Ahsanul Khalik, mengapresiasi kerja kolektif seluruh pihak dalam penurunan stunting di NTB.
Berdasarkan data laporan gizi aplikasi Sigizikesga Kementerian Kesehatan RI, capaian stunting terendah tercatat di Kota Mataram sebesar 6,57 persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 persen, Lombok Barat 9,58 persen, dan Lombok Tengah 9,99 persen.
Dengan strategi terintegrasi dari meja makan keluarga hingga program Desa Berdaya, Pemprov NTB optimistis tren penurunan stunting dapat terus berlanjut.
"Capaian 13,39 persen ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja kolektif pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi aktif masyarakat," tandas Ahsanul.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Posting Komentar