Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Tegaskan Kesetaraan Sekolah Swasta, Siapkan 400 Sertifikasi LSP dan Reformulasi BPP

Daftar Isi

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Saat di SLB Baiturrahman Sondosia, Kabupaten Bima, Selasa (3/3).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pemerataan pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut mengambil bagian dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat berdialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Kabupaten Bima, Selasa (3/3).

Dalam kunjungannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi atas hasil revitalisasi (refit) SLB Baiturrahman Sondosia. Menurutnya, sekolah tersebut tampil rapi, tertata, dan dikerjakan dengan kualitas baik meski dengan anggaran yang terbatas.

Namun lebih dari sekadar infrastruktur, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa inti pendidikan terletak pada keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan melalui teladan,” ujarnya di hadapan para guru.

Sekolah Swasta dan Peran Strategisnya

Gubernur Iqbal menilai sekolah swasta memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan NTB. Banyak sekolah swasta, termasuk SLB dan SMK, hadir di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau sekolah negeri.

Karena itu, Pemprov NTB mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta. Kini, kebijakan tersebut mulai diarahkan menuju kesetaraan.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Langkah ini disebut sebagai titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek lain, seperti pembiayaan, peningkatan kualitas guru, hingga penguatan daya saing lulusan.

400 Subsidi Sertifikasi LSP Level 2 untuk Siswa SMK

Dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan SMK, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Level 2 hingga Juni mendatang.

Program ini dirancang agar lulusan SMK tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Sertifikat LSP menjadi nilai tambah penting, terutama bagi lulusan yang ingin langsung masuk ke dunia industri atau bekerja di luar daerah.

Target 400 sertifikasi tersebut akan ditingkatkan apabila pelaksanaan program berjalan optimal.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi konkret dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan, terutama bagi generasi muda.

Reformulasi BPP Agar Lebih Adil

Selain sertifikasi, Pemprov NTB juga tengah menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Reformulasi ini ditujukan agar pembagian anggaran lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian BPP agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil,” tutur Gubernur Iqbal.

Selama ini, skema pembiayaan dinilai belum sepenuhnya memperhatikan disparitas kondisi antarwilayah. Sekolah di daerah terpencil sering menghadapi tantangan geografis, keterbatasan fasilitas, dan jumlah siswa yang lebih sedikit.

Dengan formula baru tersebut, Pemprov berharap tidak ada lagi sekolah yang tertinggal hanya karena keterbatasan anggaran.

Kepastian Pembayaran Guru Agama

Dalam dialog tersebut, persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun juga menjadi perhatian. Gubernur Iqbal memastikan bahwa pembayaran tersebut telah diproses dan ditransfer.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi kendala terkait kejelasan beban anggaran di Kementerian Agama. Namun dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses pencairan dapat diselesaikan.

Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan apabila masih terdapat kendala dalam pencairan.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga semangat dan kesejahteraan guru, yang menjadi garda terdepan dalam proses pendidikan.

538 Peserta Gagal ASN dan Upaya Solusi

Isu lain yang mencuat adalah 538 peserta yang gagal dalam proses seleksi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemprov NTB menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan tertentu.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional,” tegas Gubernur Iqbal.

Sebagai solusi, Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar persoalan tersebut menemukan jalan keluar terbaik.

Baca juga: Kunjungi SMKN 1 Gerung, Gubernur NTB: Link and Match Jadi Kunci Penguatan SMK

Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Ia menyebut menteri terkait memiliki kepedulian terhadap sekolah swasta dan bahkan memiliki pengalaman mengelola ribuan sekolah swasta.

Hal ini menjadi sinyal positif bagi penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Ke depan, perbandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan

Pemprov NTB berkomitmen agar kebijakan pendidikan semakin inklusif dan berkeadilan. Revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri dan swasta menjadi langkah awal dari perubahan tersebut.

Gubernur Iqbal memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB dapat berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kolaborasi semua pihak.

Baca juga: Gubernur Iqbal: Lombok Timur Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Inklusif NTB

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, NTB diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Penulis: Red
Editor: Tim Lombokepo