Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Komunikasi dengan Dubes RI, Pastikan Warga NTB Terpantau KBRI

Daftar Isi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung melakukan komunikasi dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia guna memastikan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap dalam kondisi aman dan terpantau.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada. Situasi geopolitik yang dinamis di Timur Tengah dinilai memerlukan kewaspadaan serta koordinasi lintas level pemerintahan.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegasnya.

Koordinasi dilakukan secara langsung dengan sejumlah perwakilan RI di kawasan terdampak dan sekitarnya, yakni KBRI Teheran, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Abu Dhabi, KBRI Manama, KBRI Doha, serta KBRI Kuwait City.

Dalam komunikasi tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia dan sistem pelaporan di masing-masing negara. Para Duta Besar RI juga menyampaikan bahwa rencana kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

Menurut Miq Iqbal, informasi yang diterima menunjukkan bahwa seluruh WNI yang telah terdaftar berada dalam kondisi terpantau. Setiap KBRI telah menyiapkan mekanisme mitigasi, termasuk prosedur evakuasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Gubernur NTB juga secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian maksimal. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama di tengah dinamika keamanan kawasan.

“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi antar-pemerintah, Miq Iqbal mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Pendataan yang akurat dinilai sangat penting guna mempercepat respons dalam kondisi darurat.

Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI atau Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Berikut hotline resmi yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat:

Hotline resmi perwakilan RI untuk WNI di Timur Tengah (grafis - Kominfotik NTB) 

Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kemlu:
+62 812-9007-0027

Hotline Perwakilan RI di Timur Tengah:

* KBRI Riyadh: +966 569173990
* KJRI Jeddah: +966 503609667
* KBRI Abu Dhabi: +971 566156259
* KJRI Dubai: +971 564170333 / +971 563322611
* KBRI Doha: +974 44657945 / 44664981 / 33322875
* KBRI Kuwait City: +965 97206060 / 97809760
* KBRI Manama: +973 38791650
* KBRI Amman: +962 779150407
* KBRI Baghdad: +964 7769842020
* KBRI Tehran: +98 9914668845 / +98 9024668889
* KBRI Beirut: +961 70817310
* KBRI Damaskus: +963 954444810

Dalam pembicaraan dengan para Duta Besar, Miq Iqbal juga berbagi pengalaman saat bertugas di Kementerian Luar Negeri dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik. Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan langkah-langkah perlindungan berjalan cepat, terukur, serta adaptif terhadap dinamika lapangan.

Menurutnya, komunikasi ini tidak berhenti pada tahap awal. Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan koordinasi berkala dengan Kementerian Luar Negeri serta seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi terkini.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Langkah cepat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov NTB hadir tidak hanya dalam konteks pembangunan daerah, tetapi juga dalam perlindungan warganya di tingkat global. Di tengah ketidakpastian geopolitik, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perwakilan RI di luar negeri menjadi kunci utama menjaga keselamatan WNI, termasuk warga NTB yang berada di kawasan rawan konflik.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap warga NTB di luar negeri tetap dalam perlindungan negara.

Penulis: Red
Editor: Tim Lombokepo