Pemprov NTB dan Kementerian Sosial Perkuat Sinergi Penanganan Kemiskinan, NTB Berpeluang Jadi Percontohan Nasional

Daftar Isi

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan jajaran usai pertemuan membahas penguatan sinergi penanganan kemiskinan dan masalah sosial di Jakarta, Senin (9/3).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial di daerah. Kolaborasi ini dibahas dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3).

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.

Gubernur NTB hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khalik serta Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul didampingi oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.

Penguatan Sistem Data Bantuan Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan berbagai pembenahan mendasar yang tengah dilakukan Kementerian Sosial, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial.

Salah satu langkah strategis yang saat ini dilakukan adalah penguatan sistem data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul, pengelolaan dan validasi data penerima bantuan sosial kini diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akurasi data serta meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan.

“Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Ipul.

Dengan sistem data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa program bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Program Sekolah Rakyat untuk Memutus Rantai Kemiskinan

Selain pembenahan data sosial, Menteri Sosial juga menjelaskan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu program Sekolah Rakyat.

Program ini dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari kelompok Desil 1 dalam basis data sosial nasional.

Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan siswa terpenuhi oleh negara. Fasilitas yang disediakan meliputi tempat tinggal di asrama, makan, pakaian, hingga layanan kesehatan.

Selain pendidikan akademik, siswa juga akan mendapatkan pembinaan karakter serta pelatihan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Bagi siswa yang menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik, pemerintah juga akan menyediakan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik.

Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Program Kampung Nelayan Terpadu

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga memaparkan program pembangunan Kampung Nelayan yang saat ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan ekonomi maupun lingkungan.

Di Indramayu, program ini dirancang untuk sekitar 100 kepala keluarga nelayan dengan konsep permukiman terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.

Tiga Prioritas Pembangunan NTB

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kementerian Sosial selain untuk bersilaturahmi juga bertujuan mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026.

Musrenbang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.

Program Desa Berdaya untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus guna memastikan berbagai program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat.

Baca juga: Gubernur NTB Minta Orkestrasi Penanganan Kemiskinan di Lombok Tengah

Para pendamping bertugas melakukan verifikasi serta validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga berbagai intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level utama, yaitu level keluarga dan level desa.

Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan.

Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.

Sementara itu, pada level desa dialokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan.

Intervensi tersebut dapat berupa pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

Penguatan Program Perlindungan Sosial bagi Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang menjalani program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurutnya, masyarakat yang sedang menjalani proses pemberdayaan membutuhkan masa transisi agar dapat benar-benar mandiri secara ekonomi.

Baca juga: Gubernur Iqbal: Lombok Timur Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Inklusif NTB

“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa sebagai tempat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah.

NTB Siap Menjadi Percontohan Nasional Penanganan Kemiskinan

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB.

Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa operasi katarak bagi 500 warga NTB.

Program tersebut direncanakan mencakup sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.

Selain itu, Kementerian Sosial juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB.

Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman nelayan terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas serta dukungan CSR dari sektor swasta.

Dengan konsep tersebut, masyarakat nelayan yang selama ini rentan terdampak banjir rob maupun abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.

Baca juga: Safari Ramadan di Beriri Jarak, Gubernur NTB Ajak Keseimbangan Sosial dan Lingkungan

“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Ipul.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.

Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis: Hadi *
Editor: Tim Redaksi Lombokepo