DPRD NTB Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Gubernur Iqbal Tekankan Kerja Kolektif Hadapi Tantangan Daerah

Lombokepo

April 22, 2026 • 0 • menit membaca

Daftar Isi

DPRD NTB menyampaikan rekomendasi LKPJ 2025 dalam rapat paripurna bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Mataram

MATARAM – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4/2026). Agenda ini menjadi bagian penting dalam evaluasi tahunan kinerja pemerintah daerah sekaligus penentuan arah perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.

Rekomendasi DPRD NTB memuat berbagai catatan strategis terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Melalui forum paripurna tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin akuntabel dan tepat sasaran.

Rapat Paripurna Jadi Momentum Evaluasi Kinerja Pemprov NTB

Sidang diawali dengan penyampaian rekomendasi dan penyerahan keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Dalam sistem pemerintahan daerah, pembahasan LKPJ merupakan mekanisme penting untuk menilai capaian program, kendala lapangan, serta efektivitas kebijakan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran.

Selain menjadi forum evaluasi, rapat paripurna juga mencerminkan hubungan checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat.

Gubernur NTB: Kemajuan Daerah Harus Dibangun Bersama

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak bisa dikerjakan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar NTB mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Kritik DPRD Dinilai Penting untuk Perbaikan Tata Kelola

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menilai rekomendasi serta kritik yang disampaikan DPRD merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan penguatan pemerintahan daerah.

“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, masukan legislatif menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemprov NTB agar program pembangunan ke depan lebih terukur, responsif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tantangan NTB 2026: Lapangan Kerja hingga Fiskal Daerah

Gubernur mengakui tantangan pembangunan NTB ke depan tidak ringan. Salah satu isu utama adalah meningkatnya kebutuhan lapangan kerja seiring pertumbuhan penduduk usia produktif, di tengah perubahan ekonomi global dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas.

“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya inovasi kebijakan, efisiensi anggaran, serta penciptaan iklim investasi yang sehat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pejabat Eselon II Baru Diperkenalkan ke DPRD

Pada forum yang sama, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka (pansel), di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.

Pengenalan pejabat baru tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam percepatan realisasi program prioritas daerah.

Sinergi DPRD dan Pemprov NTB Jadi Kunci Pembangunan

Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi momentum penting memperkuat kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD. Dengan sinergi yang solid, pembangunan daerah diharapkan semakin akuntabel, responsif terhadap kebutuhan publik, serta berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial.