Pemprov NTB Tangani Kerusakan Jalan Pasca Banjir, Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur jalan akibat banjir yang terjadi pada awal tahun 2026. Tingginya intensitas hujan sepanjang Januari hingga Februari menyebabkan sejumlah ruas jalan rusak, terutama di wilayah Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan skema pendanaan darurat serta membentuk tim teknis untuk percepatan penanganan di lapangan.
Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., menjelaskan bahwa perbaikan jalan akibat dampak banjir akan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) agar penanganan bisa dilakukan secara cepat.
"Karena ini terkait bencana banjir, maka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya agar infrastruktur bisa segera berfungsi kembali dan aktivitas masyarakat tidak terganggu," ujarnya.
Perbaikan Bersifat Sementara
Ilham menjelaskan, perbaikan melalui dana BTT bersifat darurat atau sementara. Sementara itu, perbaikan permanen tetap harus melalui mekanisme pengadaan reguler sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini juga menjadi tantangan tersendiri. Penurunan dana transfer pusat berdampak pada kemampuan daerah dalam memperbaiki infrastruktur secara menyeluruh.
"Kondisi anggaran kita memang sedang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini berdampak langsung pada berapa kilometer jalan yang bisa diperbaiki tahun ini," jelasnya.
Prioritaskan Jalan Berdampak Ekonomi
Akibat keterbatasan anggaran, Dinas PUPR NTB kini menerapkan strategi super prioritas, menggantikan pendekatan pemerataan pembangunan.
Artinya, perbaikan akan difokuskan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat serta memiliki dampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Tim Reaksi Cepat Percepat Penanganan Jalan Rusak
Selain menggunakan dana BTT, Gubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan jalan skala ringan seperti lubang jalan yang berpotensi membesar jika tidak segera ditangani.
"Tujuan TRC ini untuk mempercepat penanganan kerusakan kecil agar tidak berkembang menjadi kerusakan besar yang membutuhkan biaya lebih tinggi," katanya.
TRC juga akan mengandalkan laporan masyarakat sebagai bagian dari sistem respons cepat di lapangan.
Andalkan Balai Pemeliharaan Jalan
Untuk mempercepat respons, Dinas PUPR NTB mengoptimalkan peran dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Kepala balai di masing-masing wilayah akan menjadi koordinator penanganan agar proses perbaikan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Meski demikian, Ilham menegaskan bahwa keberhasilan program TRC tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.
"Ada laporan, ada tim, tetapi jika anggaran tidak tersedia, tentu gerak kami juga terbatas," tegasnya.
Melalui kombinasi skema BTT untuk penanganan darurat dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrem.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Berita terkait:
Posting Komentar