Pemprov NTB Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Wujudkan Asta Cita

Daftar Isi
Wagub NTB memimpin apel Hari Otonomi Daerah ke-30 bersama jajaran Pemprov NTB di Kantor Gubernur Mataram

LOMBOKEPO, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 dengan menggelar apel di Halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026).

Apel tersebut dipimpin Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Momentum strategis ini menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” jelas Mendagri.

Tema Hari Otonomi Daerah 2026: Wujudkan Asta Cita

Sesuai tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, semangat yang diusung adalah memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah.

“Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal,” terangnya.

Empat Langkah Strategis Penguatan Otonomi Daerah

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyoroti sejumlah langkah strategis berikut:

1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas anggaran.

2. Reformasi Birokrasi Berbasis Hasil

Mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes) melalui digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan berdampak nyata.

3. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tata kelola keuangan yang mandiri serta berkelanjutan.

4. Kolaborasi Antarwilayah

Memperkuat kerja sama antar daerah dalam menangani isu strategis lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengembangan ekonomi regional.

Fokus Layanan Dasar dan Pengentasan Ketimpangan

Pemerintah daerah juga didorong fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

Prioritas tersebut meliputi akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi layak, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Ketahanan Daerah Hadapi Tantangan Global

Dalam menghadapi tantangan global, perhatian diarahkan pada penguatan ketahanan daerah yang mencakup ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Selain itu, sejumlah agenda prioritas nasional juga menjadi sorotan, antara lain:

  • Mewujudkan swasembada pangan dan energi
  • Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan
  • Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan
  • Pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja

Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Gizi Masyarakat

Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi perhatian utama melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta pemenuhan gizi masyarakat, termasuk melalui program makan bergizi.

30 Tahun Otonomi Daerah Jadi Momentum Perbaikan

Di akhir sambutan, ditegaskan bahwa capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Diharapkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia,” pungkas Mendagri.


Baca juga:

Penulis: Hadi | lombokepo
Editor: Tim Redaksi lombokepo

Lombokepo
Lombokepo Lombokepo – Media Online Nusa Tenggara Barat

Posting Komentar

Info Redaksi: Lombokepo menerima kiriman artikel dan rilis berita kerja sama. Naskah akan dikurasi secara profesional oleh tim redaksi kami guna memenuhi standar kualitas konten digital dan kenyamanan pembaca. Hubungi redaksi untuk kemitraan publikasi.