Hari Buruh 2026: Gubernur NTB Perkuat Peran Serikat Pekerja

Daftar Isi

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat berdialog dengan perwakilan serikat pekerja dalam momentum Hari Buruh 2026 di Kantor Dinas Nakertrans NTB, Mataram.

LOMBOKEPO, MATARAM - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi panggung strategis untuk mempertegas arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Momentum ini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam merumuskan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Melalui dialog bertema "Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama" di Kantor Dinakertrans Prov. NTB, Jumat (1/5), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa peran serikat buruh bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan mitra utama dalam proses pengambilan kebijakan.

Gubernur NTB Dorong Kebijakan Lebih Inklusif

Gubernur NTB secara terbuka mengakui masih adanya kekurangan dalam penyusunan sejumlah Peraturan Daerah (Perda), khususnya dalam hal pelibatan serikat pekerja. Ke depan, ia memastikan pendekatan tersebut akan diperbaiki.

Baca juga:
Gubernur NTB dan Menteri Ekonomi Kreatif Sepakat Jadikan NTB Role Model KUR Ekonomi Kreatif

"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan," tegas Iqbal.

Tak hanya soal kebijakan, Gubernur juga menaruh perhatian pada efektivitas pengawasan ketenagakerjaan di lapangan yang dinilai masih membutuhkan penguatan dukungan.

"Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas. Mereka tidak bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas. Saya minta Pak Sekda untuk memastikan instruksi ini segera terlaksana," tambahnya.

Hari Buruh Jadi Momentum Evaluasi Kesejahteraan

Dalam konteks Hari Buruh, Gubernur NTB menekankan bahwa kesejahteraan pekerja harus dipandang sebagai proses dinamis yang menyesuaikan kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus realistis namun tetap berpihak.

"Kesejahteraan itu dinamis. Dulu kita bicara jam kerja, sekarang di Eropa sudah bicara paternity leave. Di NTB, kita harus realistis melihat kondisi ekonomi. Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB karena dampaknya yang luas.

"Target kita adalah NTB Makmur Mendunia. Saat target itu tercapai, standar kesejahteraan kita pun harus ikut melompat lebih tinggi," pungkasnya.

Reformasi Skema PMI: Bebas Utang, Lebih Sejahtera

Pada peringatan Hari Buruh ini, Gubernur NTB juga menyoroti perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pembiayaan keberangkatan.

"Seluruh biaya keberangkatan, mulai dari paspor hingga uang makan selama proses, akan ditalangi terlebih dahulu oleh Bank NTB Syariah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dengan bunga rendah," jelas Iqbal.

Skema ini dirancang untuk menghapus praktik utang yang kerap membebani PMI sejak sebelum keberangkatan. Selain itu, kerja sama dengan perbankan luar negeri juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih terarah.

"Kita ingin memutus rantai 'berangkat miskin, pulang tetap miskin'. Dengan pendampingan wealth management, PMI diharapkan memiliki unit usaha produktif saat kembali ke tanah air," tambahnya.

Pendidikan dan Masa Depan Anak PMI

Pemprov NTB juga merancang program sekolah berasrama bagi anak-anak PMI sebagai bagian dari investasi jangka panjang sumber daya manusia.

"Di sekolah berasrama ini, anak-anak PMI akan dibentuk karakternya dan diberikan keterampilan (skill). Jika nantinya mereka memilih menjadi PMI seperti orang tuanya, mereka akan menjadi PMI yang memiliki keahlian tinggi, bukan pekerja kasar," tegas Iqbal.

Perempuan Pekerja Jadi Perhatian Khusus

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan buruh perempuan, terutama dalam hal jam kerja dan dukungan peran domestik.

"Saya menitipkan satu harapan kepada Pak Gubernur, khususnya bagi para buruh perempuan agar mendapatkan perhatian dari seluruh asosiasi yang ada. Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Hari Buruh harus menjadi ruang evaluasi nyata, bukan sekadar seremoni tahunan.

"May Day menjadi momentum untuk mengevaluasi apa saja yang menjadi catatan pada tahun sebelumnya dan apa target kita sampai hari buruh selanjutnya. Kita hadir untuk mendengarkan langsung permasalahan dari berbagai asosiasi buruh agar bisa dicarikan solusi bersama," pungkasnya.

Serikat Buruh: Mitra Strategis Pembangunan

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, mengapresiasi kehadiran penuh jajaran pimpinan daerah sebagai sinyal kuat terbukanya komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

"Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas. Ini momen yang luar biasa dan menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha melalui Apindo, dan teman-teman buruh," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelibatan serikat buruh ke depan.

"Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ke depan teman-teman serikat akan dilibatkan. Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja," tegasnya.

Menurutnya, buruh harus menjadi bagian inti dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Harapan kami, kesejahteraan buruh terus diperjuangkan. Jangan sampai buruh hanya dijadikan objek, tapi harus menjadi bagian penting bagi pengusaha maupun pemerintah untuk memajukan daerah. Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi kemakmuran itu akan terasa jauh dari kenyataan," tambah Wira.

Menutup pernyataannya, ia menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam menekan kemiskinan ekstrem di NTB hingga nol persen.

"Kami siap bersinergi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi yang baik, kita optimistis NTB yang makmur dan sejahtera bagi semua lapisan pekerja dapat terwujud," pungkasnya.

Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo