NTB Jadi Percontohan Gerakan 1.000 Paralegal

Daftar Isi

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membuka pelatihan Paralegal Gerakan 1.000 Paralegal yang digelar di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (4/6), sebagai upaya memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

MATARAM, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kongres Advokat Indonesia (KAI/ADVOKAI) menggulirkan langkah strategis untuk memperluas akses keadilan hingga tingkat desa melalui pelatihan paralegal bagi masyarakat.

Sebanyak 200 peserta dari berbagai kabupaten/kota di NTB mengikuti pelatihan yang digelar di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (4/6). Program ini merupakan bagian dari Gerakan 1.000 Paralegal yang diinisiasi KAI dan dimulai dari NTB.

Baca juga:
Pengukuhan Kepala BPKP NTB di NTB

Gubernur NTB Apresiasi Program Akses Keadilan Paralegal

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut yang dinilai memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan hukum.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang terkendala biaya, jarak, dan kompleksitas proses hukum formal.

“Keadilan melalui jalur formal sering kali membutuhkan biaya yang tidak kecil. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, akses terhadap proses hukum masih menjadi tantangan.”

Menurutnya, keberadaan paralegal dapat menjadi jembatan penting dalam mendekatkan akses keadilan.

“Kalau sebuah persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi, hasilnya sering kali lebih baik karena menghadirkan solusi bersama.”

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui pengadilan, melainkan bisa melalui mediasi yang lebih damai dan berkelanjutan.

Peran Paralegal di Masyarakat

“Paralegal bukan sekadar memahami aturan hukum, tetapi juga menjadi penghubung yang membantu masyarakat menemukan jalan keluar melalui musyawarah dan dialog.”

Gubernur juga mengapresiasi para peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Mereka hadir bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi karena memiliki kepedulian terhadap lingkungan.”

Gerakan Nasional 1.000 Paralegal

Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro, menyebut Gerakan 1.000 Paralegal dimulai dari NTB dan diharapkan menjadi model nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

“Genderang Gerakan 1.000 Paralegal kami mulai dari NTB.”

Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk pengabdian organisasi advokat kepada masyarakat agar pengetahuan hukum lebih mudah diakses.

Narasumber

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya pakar hukum tata negara Denny Indrayana, akademisi Universitas Mataram Dr. Joko Jumadi, serta sejumlah advokat dan praktisi hukum dari KAI.

Penutup

Melalui Gerakan 1.000 Paralegal, NTB diharapkan menjadi pelopor dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang damai, partisipatif, dan berkeadilan.

Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media