NTB Perkuat Gerakan Cegah Kekerasan Berbasis Gender
Foto bersama pemangku kepentingan dalam dialog dan penguatan komitmen pencegahan kekerasan berbasis gender di NTB. /p>
MATARAM, NTB — Upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali diperkuat melalui peluncuran gerakan kolaboratif bertajuk “Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender”. Program ini menjadi langkah bersama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, setara, dan inklusif.
Baca juga:Wagub NTB Perkuat Kebersamaan dan Pelestarian Budaya
Gerakan ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama berbagai pemangku kepentingan, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam kegiatan Dialog Kerja Sama dan Pemetaan Kebutuhan Layanan Kekerasan Berbasis Gender di Aula Rinjani BPSDMD NTB, Mataram.
Komitmen Lintas Sektor
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal. Acara ini juga dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Sejumlah pihak turut terlibat, termasuk Dinas Sosial P3A NTB, serta Direktorat PPA dan PPO Polda NTB yang diwakili Kombes Pol Ni Made Pujewati.
Kekerasan Gender Jadi Isu Pembangunan
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan isu pembangunan seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, dan kemiskinan ekstrem.
Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah.
“Gerakan ini harus menjadi komitmen bersama agar upaya menghentikan kekerasan berbasis gender benar-benar terwujud di NTB.”
Pencegahan, menurutnya, harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kesadaran masyarakat.
Peran Keluarga dan Laki-Laki
Wagub NTB juga menyoroti pentingnya peran laki-laki dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Suami diharapkan mampu menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak.
“Pencegahan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita.”
Data dan Realitas Kekerasan
Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, menyebutkan bahwa secara global satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun angka tersebut diduga lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat stigma sosial.
Kekerasan berbasis gender sering dianggap sebagai urusan privat, padahal dampaknya sangat luas, mulai dari trauma psikologis hingga meningkatnya risiko perkawinan anak.
“Tidak ada satu pihak pun yang mampu menyelesaikannya sendiri. Dibutuhkan kolaborasi.”
Penguatan Program “Voice for Equality”
Project Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender melalui partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Program ini diharapkan mampu memperkuat layanan perlindungan, pencegahan, dan pemulihan korban di tingkat daerah.
“NTB diharapkan semakin kuat dalam mencegah kekerasan, termasuk menekan angka perkawinan anak.”
Kolaborasi Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi NTB berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.
Tujuannya adalah membangun lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan serta anak di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
Posting Komentar