Pemprov NTB Gandeng NGO Spanyol Perkuat Desa Berdaya

Daftar Isi

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children bersama perwakilan ONG Balanced World asal Spanyol di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (3/7/2026). Pertemuan membahas penguatan kolaborasi dalam Program Desa Berdaya, penyediaan akses air bersih, serta upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

MATARAM (Lombokepo) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperluas kolaborasi dengan NGO asal Spanyol untuk memperkuat Program Desa Berdaya sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. Sinergi tersebut dibahas dalam audiensi antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dengan Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) dan NGO asal Spanyol, ONG Balanced World, di ruang kerja Gubernur, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga: Gubernur NTB Dorong Desa Berdaya Jadi Model Nasional

Pertemuan itu menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan arah kerja sama baru setelah delapan tahun kedua lembaga tersebut menjalankan berbagai program kemanusiaan di NTB sejak pascagempa Lombok 2018.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menjelaskan bahwa organisasinya selama ini berfokus pada penyediaan akses air minum layak melalui distribusi filter air tanpa listrik ke sekolah, panti asuhan, dan kelompok masyarakat rentan. Selain itu, mereka juga menjalankan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pengelolaan sampah plastik yang dimanfaatkan menjadi fasilitas pendukung sekolah.

Program tersebut didukung pendanaan publik dari Pemerintah Kepulauan Kenari (Canary Islands), Spanyol.

"Setiap tahun kami menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," kata Rosa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi konsistensi kontribusi ONG Balanced World dalam membantu masyarakat NTB, terutama melalui penyediaan air bersih yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meski demikian, Iqbal menilai berbagai program bantuan internasional yang masuk ke NTB selama bertahun-tahun belum memberikan dampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan karena masih lemahnya koordinasi antarlembaga.

Menurutnya, berbagai program kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi dengan agenda pembangunan daerah.

"Masalah utamanya adalah sinkronisasi. Banyak program berjalan baik, tetapi tidak terorkestrasi. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengambil peran sebagai dirigen agar seluruh bantuan dapat saling melengkapi dan tepat sasaran," ujarnya.

Sebagai solusi, Pemprov NTB menawarkan integrasi program melalui Desa Berdaya, program prioritas pemerintah daerah yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa atau sekitar dua persen dari total penduduk NTB.

Iqbal berharap berbagai program kemanusiaan dari mitra internasional dapat diselaraskan dengan target Desa Berdaya sehingga manfaatnya lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Gubernur juga mengusulkan peningkatan hubungan kerja sama melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari, Spanyol.

Menurutnya, kerja sama antarpemerintah tersebut akan menjadi payung hukum yang memperkuat pelaksanaan berbagai program sosial sekaligus memudahkan proses akuntabilitas bagi ONG Balanced World kepada pemerintah dan parlemen di negara asalnya.

"Kalau kita memiliki payung kerja sama yang kuat, semuanya akan lebih mudah. Saya juga mengundang Gubernur Kepulauan Kenari untuk datang ke NTB melihat langsung pelaksanaan program sekaligus menandatangani kerja sama tersebut," kata Iqbal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Keduanya langsung diminta memetakan peluang kolaborasi lanjutan, termasuk di wilayah Lombok Barat seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong yang menjadi sasaran pengembangan program berikutnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi model kerja sama yang mampu menyinergikan dukungan lembaga internasional dengan program prioritas pemerintah daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media