Survei PRESiSI: 74,2% Warga Puas Kinerja Bupati Lombok Timur
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menerima tim PRESiSI Indonesia di ruang kerjanya. Survei lembaga tersebut mencatat 74,2 persen warga menyatakan puas terhadap satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
LOMBOK TIMUR (Lombokepo) – Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (PRESiSI) merilis hasil survei kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 74,2 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama tahun pertama masa kepemimpinannya.
Baca Juga: Gubernur Iqbal: Lombok Timur Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Inklusif NTB
Survei dilaksanakan pada Februari hingga April 2026 dengan melibatkan 440 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar secara proporsional di 21 kecamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif PRESiSI Indonesia, Darwan Samurdja, mengatakan capaian tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat menilai terdapat perkembangan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Angka 74,2 persen masuk dalam kategori puas. Artinya, mayoritas warga menilai terdapat progres nyata dalam satu tahun kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin. Hasil ini menjadi indikator bahwa berbagai program pembangunan dan pelayanan publik mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Darwan Samurdja, Rabu (8/7/2026).
Selain mengukur tingkat kepuasan secara umum, survei juga memetakan sektor pelayanan publik yang memperoleh penilaian terbaik dari masyarakat.
Lima Sektor dengan Penilaian Tertinggi
Hasil survei mencatat lima bidang yang memperoleh tingkat kepuasan paling tinggi dari masyarakat.
Infografis hasil Survei PRESiSI Indonesia menampilkan tingkat kepuasan publik sebesar 74,2 persen terhadap satu tahun kinerja Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, lengkap dengan metodologi survei, sektor dengan penilaian tertinggi, dan sejumlah catatan evaluasi masyarakat.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Raih Kepuasan 79,1 Persen
Sektor pelayanan administrasi kependudukan berada di posisi teratas dengan tingkat kepuasan 79,1 persen. Warga menilai pengurusan KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga akta catatan sipil semakin cepat dan mudah.
Pelayanan Kesehatan Dinilai Memuaskan oleh 78,6 Persen Warga
Di posisi berikutnya, pelayanan kesehatan memperoleh tingkat kepuasan 78,6 persen. Peningkatan layanan di puskesmas dan rumah sakit daerah, termasuk program cek kesehatan gratis, dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sektor Pendidikan Catat Kepuasan 67,3 Persen
Bidang pendidikan mendapat apresiasi dari 67,3 persen responden. Penilaian tersebut berkaitan dengan pemerataan bantuan operasional sekolah, renovasi fasilitas pendidikan, serta perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Program Pemberdayaan Perempuan Raih Kepuasan 65,7 Persen
Sementara itu, program pemberdayaan perempuan meraih tingkat kepuasan 65,7 persen, terutama melalui perlindungan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, serta berbagai program pemberdayaan perempuan.
Sektor Pertanian Peroleh Kepuasan 50,9 Persen
Adapun sektor pertanian memperoleh tingkat kepuasan 50,9 persen. Responden menilai distribusi pupuk bersubsidi dan kegiatan penyuluhan pertanian sudah berjalan cukup baik, meski masih memerlukan peningkatan.
Sejumlah Sektor Masih Menjadi Catatan
Selain menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik, survei juga mengidentifikasi beberapa bidang yang masih memperoleh tingkat kepuasan di bawah 50 persen.
Bidang tersebut meliputi ketenagakerjaan, terutama terkait informasi dan akses lowongan kerja, sektor kelautan dan perikanan, pembinaan koperasi dan UMKM, pengembangan pariwisata, penyaluran bantuan sosial, serta pengelolaan lingkungan hidup, khususnya persoalan sampah di kawasan perkotaan.
Temuan tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program pembangunan pada sektor-sektor tersebut.
Kinerja BUMD Perlu Ditingkatkan
Survei juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap BUMD masih berada di bawah 50 persen.
Khusus untuk PDAM, survei mencatat 53,9 persen responden belum menjadi pelanggan. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan daerah tersebut untuk memperluas layanan air bersih dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat Mendukung Program MBG, tetapi Minta Pengawasan
PRESiSI turut mengukur persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, 61,8 persen responden menilai program tersebut membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.
Namun demikian, survei juga mencatat adanya sejumlah kekhawatiran dari masyarakat. Sebanyak 37 persen responden mengkhawatirkan kualitas makanan yang disajikan, sedangkan 35,9 persen lainnya menyoroti potensi penyimpangan atau pemotongan anggaran dalam proses pengadaan makanan.
Temuan tersebut menunjukkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan program MBG tetap disertai harapan agar pelaksanaannya diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran dan berkualitas.
Penyaluran Bantuan BAZNAS
Survei juga menemukan bahwa sebagian masyarakat menilai penyaluran bantuan modal usaha, program bedah rumah, dan santunan melalui BAZNAS Lombok Timur belum sepenuhnya tepat sasaran.
Baca Juga: Program Desa Berdaya NTB Disambut Positif di Lombok Timur
Karena itu, PRESiSI merekomendasikan peningkatan validitas data penerima manfaat agar bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Menutup pemaparannya, Darwan Samurdja menegaskan bahwa seluruh hasil survei diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
"Seluruh temuan kami, baik yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi maupun sektor yang masih perlu dibenahi, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Bupati Lombok Timur, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, OPD yang telah menunjukkan kinerja baik patut diberikan apresiasi agar terus meningkatkan prestasinya," tutup Darwan Samurdja.
PRESiSI menyebut survei ini dilakukan menggunakan metodologi ilmiah dengan responden yang dipilih secara acak bertingkat di seluruh kecamatan di Lombok Timur. Lembaga riset independen tersebut berdiri sejak 2016 dan berfokus pada penelitian, survei opini publik, kajian sosial, politik, kebijakan publik, serta evaluasi kinerja pemerintahan.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
