Data Berkualitas Jadi Fondasi Perencanaan Pembangunan NTB
MATARAM (Lombokepo) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data bertema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak” di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan NTB Satu Data sekaligus mendorong budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan bukti.
Baca Juga: Gubernur NTB Dorong Kebijakan Perikanan Berbasis Data
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Halik atau Aka, mengatakan peningkatan kualitas data bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Menurut Aka, data tidak hanya berbicara mengenai angka. Data menjadi instrumen pemerintah untuk melihat kondisi daerah, memahami persoalan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, menjalankan program, hingga mengukur keberhasilannya.
“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Kualitas Data Ditentukan SDM
Aka menegaskan, pembangunan sistem dan portal data tidak akan cukup tanpa SDM yang mampu menghasilkan serta mengelola data secara benar.
Menurutnya, portal hanya menjadi wajah dari sebuah sistem. Di balik teknologi terdapat proses, standar, tata kelola, dan manusia yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.
Karena itu, produsen dan pengelola data dituntut memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsi, menjaga integritas, serta memiliki komitmen terhadap kualitas data.
Data yang dihasilkan, kata Aka, harus memenuhi unsur kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, memiliki definisi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mencontohkan penggunaan data penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus. Penentuan lokasi sekolah luar biasa (SLB) perlu memperhatikan persebaran masyarakat penyandang disabilitas agar pembangunan fasilitas benar-benar sesuai kebutuhan.
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” katanya.
830 Data Terkoordinasi
Aka mengatakan Dinas Kominfotik NTB selaku wali data tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kualitas data. Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, dan seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem NTB Satu Data.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan dan pendampingan dalam penguatan statistik sektoral. Apresiasi turut diberikan kepada seluruh perangkat daerah, pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
Menurut Aka, NTB terus memperkuat koordinasi dan integrasi data sektoral. Salah satu capaian yang disampaikan yakni sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Sementara itu, Indeks Satu Data Indonesia NTB disebut berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Capaian tersebut diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.
Bimtek Dorong Literasi Data
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, dalam laporannya mengatakan data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem dan data, tetapi juga kapasitas SDM yang menghasilkan, mengelola, dan menyediakan data.
Karena itu, Bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai teknik visualisasi data, literasi data dan statistik, budaya kerja berbasis data dan bukti, serta sinergi antara pengelola dan produsen data di masing-masing perangkat daerah.
“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” jelasnya.
Melalui grafik, diagram, peta, dan infografis, data diharapkan dapat disampaikan secara lebih sederhana, komunikatif, dan informatif.
Kegiatan tersebut menghadirkan BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik sebagai narasumber dan fasilitator. Materi meliputi teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika dalam penyusunan infografis, serta lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.
Pemprov NTB berharap peserta mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sektoral menjadi informasi yang mudah dipahami untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.
Aka menegaskan, penguatan NTB Satu Data pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan sistem informasi, tetapi juga membangun budaya kerja pemerintahan.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan di perangkat daerah masing-masing, terutama dalam memperbaiki kualitas data sejak dari sumbernya.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov NTB dalam memperkuat kapasitas produsen data dan mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin terukur, kolaboratif, serta berbasis data untuk menghasilkan pembangunan yang lebih tepat dan berdampak bagi masyarakat.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
Posting Komentar