Gubernur NTB: Kebijakan Perikanan Harus Berdasarkan Data

Daftar Isi

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026). Dalam forum tersebut, Pemprov NTB menegaskan komitmen membangun tata kelola perikanan berkelanjutan melalui kebijakan berbasis data, kolaborasi multipihak, dan penguatan kesejahteraan nelayan.

MATARAM (Lombokepo) – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mendorong transformasi pengelolaan perikanan di Nusa Tenggara Barat melalui kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Menurutnya, potensi kelautan NTB hanya dapat dikelola secara berkelanjutan apabila didukung data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan kepada nelayan.

Baca Juga: Potensi Perikanan Jadi Andalan Transformasi Ekonomi NTB

Komitmen itu disampaikan saat Gubernur membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).

Menurut Miq Iqbal, posisi NTB yang berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores, menjadikan daerah ini memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Di sisi lain, besarnya potensi tersebut juga menghadirkan tantangan pengelolaan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

"Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik," kata Miq Iqbal.

Kolaborasi Jadi Kunci Pengelolaan Perikanan NTB

Ia mengakui, salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan sektor perikanan selama ini adalah minimnya data yang valid sebagai pijakan penyusunan kebijakan. Kondisi tersebut membuat sejumlah program belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir dan nelayan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," tegasnya.

Karena itu, Gubernur mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha membangun sistem informasi perikanan yang lebih akurat sehingga penyusunan kebijakan memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menghadirkan informasi yang akurat sekaligus memperkuat kualitas kebijakan pemerintah.

Tidak hanya menyoroti aspek data, Miq Iqbal juga menekankan bahwa keberlanjutan sektor perikanan harus dilihat dari keseluruhan rantai usaha. Mulai dari nelayan, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran harus terhubung dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan.

"Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sektor perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberikan keberpihakan melalui kebijakan yang mampu melindungi sekaligus meningkatkan daya saing para pelaku usaha perikanan, terutama nelayan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan letak geografis NTB yang berada di dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal penting untuk memperkuat posisi daerah sebagai sentra produksi perikanan berorientasi ekspor.

Ia menyebut keberhasilan Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) mendampingi pengelolaan tuna di WPP 713 hingga memperoleh sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) menjadi bukti bahwa praktik perikanan berkelanjutan di NTB telah mendapat pengakuan internasional.

Pemprov NTB Percepat Administrasi Nelayan

Di sisi lain, Pemprov NTB juga terus mendorong percepatan penyelesaian administrasi nelayan, khususnya penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat memperoleh akses BBM bersubsidi. Mengingat jumlah nelayan di NTB telah melampaui 60 ribu orang, proses tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov NTB berharap sektor perikanan tidak hanya mampu meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, tetapi juga memperluas kesejahteraan nelayan, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo