Gubernur NTB Komitmen APBD Perubahan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Daftar Isi

NTB (Lombokepo) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H L Muhamad Iqbal berkomitmen memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 berdampak nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan setelah APBD Perubahan 2026 disetujui bersama DPRD NTB dan melalui proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Target utama untuk menjawab persoalan masyarakat dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan dampak yang dapat kita lihat dan ukur,” ujar Gubernur dalam pendapat akhir sidang paripurna pembahasan hasil evaluasi Raperda APBD Perubahan oleh Kemendagri di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga: Perubahan APBD NTB 2026 Diarahkan ke Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata

Iqbal menegaskan, setelah proses pembahasan dan persetujuan APBD bersama DPRD, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan anggaran diterapkan untuk mempercepat pelayanan publik dan menjalankan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, eksekutif dan legislatif perlu memiliki persepsi yang sama dalam melihat anggaran. Orientasi penggunaan APBD tidak semata-mata mengejar serapan, tetapi harus melihat dampak yang dihasilkan.

“Selain itu kita (eksekutif dan legislatif) perlu menyamakan persepsi terkait anggaran, bergeser pada orientasi serapan tapi dampak dan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif namun menjelaskan hasilnya kepada publik,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB dalam penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri menyoroti pelaksanaan APBD Perubahan pada sisa waktu dua bulan tahun anggaran 2026.

Banggar meminta adanya percepatan belanja sekaligus mengantisipasi risiko Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Hingga September 2026, realisasi anggaran tercatat Rp3,523 triliun atau 60,3 persen dari total pagu Rp5,869 triliun.

Menurut Banggar, percepatan belanja harus dilakukan secara patuh, terukur, dan bertanggung jawab melalui pemetaan belanja yang efektif dan berkualitas serta memprioritaskan kewajiban daerah.

Banggar juga menyoroti kepastian pendanaan dan kondisi kas daerah. Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan direncanakan sebesar Rp5,683 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp6,053 triliun.

Terdapat selisih sekitar Rp369,617 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan. Karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan ketersediaan kas daerah dan arus kas yang memadai.

Selain itu, Banggar menyoroti sejumlah program strategis Pemprov NTB, termasuk sektor ketahanan pangan dan pariwisata yang serapan anggarannya dinilai masih rendah.

Banggar menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan akuntabilitas, dengan tetap mendorong percepatan belanja yang efektif.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media