Tedy Alamsyah Kembali Pimpin Perbarindo
JAKARTA, LOMBOK KEPO – Tedy Alamsyah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) periode 2026–2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo yang digelar di Jakarta pada Senin–Rabu (19–21 Oktober 2026).
Tedy merupakan Ketua Umum Perbarindo periode 2022–2026. Kini, ia kembali dipercaya memimpin organisasi yang menaungi bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) tersebut.
Pengalaman Tedy di Perbarindo telah berlangsung selama 20 tahun, sejak 2006. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Wakil Ketua Umum periode 2018–2022, Ketua Bidang Organisasi periode 2014–2018, serta Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo Yogyakarta.
Munas XII Perbarindo dihadiri 498 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Acara dibuka dengan pertunjukan Tari Medley Nusantara dan penampilan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (PSM UKI).
Hadir pula Dewan Pengawas, DPP, Dewan Pengurus Daerah (DPD), serta Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Perbarindo. Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, serta Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso.
Baca Juga: 90 Persen UMKM RI Belum Optimalkan AI untuk Bisnis
Empat Agenda Utama Munas XII Perbarindo
Munas XII Perbarindo membahas empat agenda utama, yaitu:
- Penetapan dan peninjauan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Penetapan program umum perhimpunan.
- Evaluasi laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat (DPP).
- Pemilihan Ketua Umum DPP serta penetapan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPP periode 2026–2030.
Selain musyawarah nasional, kegiatan tersebut juga diisi Seminar Nasional bertema “Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR–BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional”.
Seminar menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pakar ekonomi Indonesia Burhanuddin Abdullah, serta Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani. Dalam kesempatan tersebut, Perbarindo juga memberikan penghargaan kepada 29 mitra strategis.
Tedy Alamsyah Terima Mandat Kembali
Ketua Sidang Pleno Munas XII, Joko Suyanto, menyampaikan penyerahan kembali bendera panji pataka Perbarindo kepada ketua umum terpilih sebagai bagian dari prosesi simbolis pelantikan.
“Secara resmi akan menyerahkan kembali bendera panji pataka Perbarindo kepada Ketua Umum terpilih, yaitu Bapak Tedy Alamsyah,” ujar Joko Suyanto, Selasa (20/10/2026).
Setelah menerima bendera panji pataka, Tedy menyatakan kesiapannya menjalankan mandat untuk memimpin Perbarindo selama empat tahun ke depan.
“Bismillahirahmanirrahim, saya Tedy Alamsyah Ketua Umum DPP Perbarindo terpilih periode 2026–2030 dengan ini menerima mandat secara simbolis bendera pataka Perbarindo. Tentunya dengan kerja sama bersama seluruh anggota Perbarindo, insyaallah kita BPR dan BPRS kembali di jalur yang tepat,” ujar Tedy.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Perbarindo yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya secara aklamasi.
“Saya siap mengemban mandat dari seluruh anggota Perbarindo sebagai alat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis, khususnya bagi regulator dan stakeholder lainnya,” ujar Tedy usai dilantik sebagai Ketua Umum Perbarindo.
Fokus Melayani UMKM
Dalam sambutannya, Tedy menegaskan bahwa industri BPR dan BPRS membutuhkan penguatan tata kelola, regulasi yang lebih fleksibel, serta percepatan transformasi digital agar mampu menjawab tantangan industri keuangan.
Menurutnya, BPR dan BPRS harus tetap konsisten menjalankan mandat untuk melayani usaha mikro dan kecil yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Salah satu tujuan industri BPR dan BPRS adalah memprioritaskan keberlanjutan usaha dengan melayani usaha mikro kecil di Indonesia dalam hal pembiayaan,” katanya.
Kinerja industri BPR dan BPRS hingga Juli 2026 menunjukkan perkembangan positif di tengah dinamika perekonomian dan tantangan industri keuangan.
Dari sisi aset, BPR tumbuh 4,25 persen secara tahunan, sedangkan BPRS tumbuh 12 persen. Pada sisi kredit dan pembiayaan, BPR mencatat pertumbuhan 3,12 persen, sementara BPRS meningkat 6,23 persen.
Penghimpunan tabungan BPR tumbuh 4,21 persen dan BPRS sebesar 10,27 persen. Sementara itu, deposito BPR tumbuh 2,14 persen dan deposito BPRS meningkat 4,5 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat tetap menjadi modal penting bagi keberlangsungan dan pengembangan industri BPR dan BPRS.
Tedy menjelaskan, UMKM merupakan fondasi ekonomi Indonesia. Pemerintah menyebut jumlah UMKM telah melampaui 64 juta unit, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Besarnya peran tersebut menjadikan peningkatan produktivitas, formalisasi usaha, kapasitas bisnis, akses pasar, serta akses pembiayaan UMKM sebagai agenda strategis nasional.
Di sisi lain, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester I-2026.
Untuk menjaga kualitas pertumbuhan tersebut, diperlukan penguatan sumber pertumbuhan yang lebih merata secara spasial, produktif, inklusif, dan bertumpu pada aktivitas ekonomi riil di daerah.
Menurut Tedy, BPR dan BPRS memiliki posisi strategis karena kedekatan geografis dan kultural dengan masyarakat, pemahaman terhadap karakteristik usaha lokal, fleksibilitas pelayanan, serta pendekatan berbasis hubungan dengan nasabah.
Keunggulan tersebut membuat BPR dan BPRS relevan dalam melayani pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terjangkau bank umum atau membutuhkan pendampingan lebih intensif.
“Peran BPR–BPRS tidak cukup hanya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan kredit atau pembiayaan, tetapi perlu dikembangkan menjadi mitra strategis bagi pertumbuhan UMKM,” tuturnya.
Susunan DPP Perbarindo Periode 2026–2030
Berikut susunan pengurus utama DPP Perbarindo periode 2026–2030:
- Ketua Dewan Pengawas: Joko Suyanto
- Ketua Umum DPP: Tedy Alamsyah
- Sekretaris Jenderal: Ahmad Ropik
- Bendahara Umum: Evi Damayanti
OJK Dukung Penguatan BPR dan BPRS
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK akan terus mendorong industri BPR dan BPRS agar tumbuh menjadi perbankan yang berintegritas, tangguh, serta berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di daerah.
OJK, kata Dian, mendukung implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024–2027. Salah satu kebijakan strategis yang didorong adalah penguatan struktur dan daya saing industri.
Langkah tersebut diperlukan agar BPR dan BPRS mampu meningkatkan kegiatan usaha, mengantisipasi gejolak perekonomian, menghadapi persaingan industri perbankan, serta memperkuat fungsi intermediasi kepada masyarakat dan sektor UMKM.
OJK juga akan konsisten mengimplementasikan ketentuan pemenuhan modal inti minimum dan konsolidasi, termasuk mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan dalam penyaluran kredit mikro sekaligus memperbaiki kualitas penerapan tata kelola di BPR dan BPRS.
LPS Dorong BPR dan BPRS Perkuat Ekonomi Daerah
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi, mengatakan UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional, baik dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Doddy, BPR dan BPRS memiliki peran strategis sebagai mitra keuangan UMKM di daerah. Kedekatan dengan masyarakat, pemahaman terhadap karakteristik usaha lokal, serta layanan yang lebih personal menjadi keunggulan dalam menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha.
Sejalan dengan tema seminar dan Munas XII Perbarindo, LPS berharap BPR dan BPRS terus memperkuat perannya dalam memperluas akses layanan keuangan, mendukung pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan perekonomian daerah.
“Kami mengajak Perbarindo dan seluruh insan BPR-BPRS untuk bersama-sama memperkuat industri ini agar semakin sehat, tangguh, dan terpercaya. Dengan industri yang kuat, kita tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi,” tegas Doddy.
Kepercayaan kembali kepada Tedy Alamsyah diharapkan menjadi momentum bagi Perbarindo untuk memperkuat sinergi dengan regulator dan pemangku kepentingan, meningkatkan daya saing BPR dan BPRS, serta memperluas kontribusi industri perbankan terhadap pembiayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Posting Komentar