Polda NTB Perkuat Reformasi Pelayanan Publik Lewat Forum Konsultasi 2026
MATARAM – Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus diperkuat Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang digelar Biro Perencanaan (Rorena) sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan standar pelayanan kepolisian.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Puri Indah Cakranegara, Senin (30/03/2026) ini menjadi wadah dialog antara kepolisian, lembaga pengawas, serta stakeholder guna memastikan pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Jadi Sarana Evaluasi Pelayanan Kepolisian
Forum tersebut dihadiri jajaran internal Polri, unsur pengawas pelayanan publik, serta berbagai stakeholder. Kegiatan dibuka oleh Karo Rena Polda NTB Susilo Setiawan dan menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Yudi Darmadi sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Susilo menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan instrumen penting dalam memastikan pelayanan kepolisian terus mengalami perbaikan.
"Forum ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus bahan evaluasi terhadap pelayanan yang telah berjalan," ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus dibangun melalui komunikasi dua arah antara institusi kepolisian dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Enam Unit Pelayanan Jadi Fokus Peningkatan
Polda NTB mencatat terdapat enam satuan kerja yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan menjadi fokus peningkatan kualitas pelayanan, yaitu:
- Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- Direktorat Lalu Lintas
- Direktorat Reserse Kriminal Umum
- Direktorat Reserse Narkoba
- Direktorat Reserse Kriminal Khusus
- Direktorat Intelijen dan Keamanan
Seluruh unit pelayanan tersebut diharapkan mampu menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan Publik Tentukan Kualitas Layanan
Susilo menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepolisian tidak hanya bergantung pada internal organisasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan eksternal serta partisipasi masyarakat.
"Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan publik di Polda NTB," katanya.
Sementara itu, Ombudsman NTB menekankan pentingnya standar pelayanan yang terukur, transparansi prosedur, serta kepastian waktu pelayanan sebagai indikator pelayanan publik yang berkualitas.
Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Polri
Melalui forum ini, Polda NTB juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Polri, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi agenda rutin sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan pelayanan Polri semakin berkualitas dan sesuai harapan masyarakat.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Berita terkait:
Posting Komentar