Karhutla 2026 Mengancam, Polda NTB Petakan 214 Hektare Lahan Rawan Api

Daftar Isi
Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho mengecek peralatan pemadam kebakaran saat apel kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Mataram.

MATARAM, NTB — Polda NTB mulai memperkuat langkah pencegahan menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026. Upaya ini ditandai dengan pemetaan wilayah rawan api, simulasi penanganan darurat, serta pengecekan sarana dan prasarana agar seluruh personel siap bergerak cepat saat kondisi darurat terjadi.

Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho memimpin langsung konferensi pers usai pelaksanaan gelar simulasi dan kesiapsiagaan di Kantor Polda NTB Jl. Langko No. 77, Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut melibatkan lintas instansi sebagai bagian dari penguatan sinergi menghadapi musim kering dan potensi kebakaran di berbagai wilayah NTB.

Turut hadir perwakilan BMKG, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), serta unsur pemerintah dari Pulau Sumbawa.

214 Hektare Lahan Masuk Zona Rawan

Berdasarkan data potensi Karhutla hingga Maret 2026, luas lahan rawan terdampak mencapai 214 hektare yang tersebar di sejumlah daerah.

  • Dompu: 89 hektare
  • Bima: 88 hektare
  • Sumbawa: 39 hektare

"Kita ingin mendapatkan informasi terkait iklim yang berkembang mulai sekarang sampai akhir tahun. BMKG sudah memaparkan prediksi bulan-bulan rawan yang harus kita antisipasi bersama terkait kerawanan Karhutla," ujar Wakapolda.

Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan pola pencegahan, penempatan personel, dan distribusi peralatan ke wilayah yang memiliki risiko tertinggi.

Bangun Sistem K3: Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi

Salah satu langkah strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah penyusunan Buku Saku Bersama. Dokumen ini akan memuat database personel, daftar peralatan tiap instansi, hingga frekuensi radio HT agar komunikasi di lapangan berjalan cepat dan terarah.

"Kita membangun sistem K3: Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi. Kita bentuk grup WhatsApp khusus agar update informasi cepat. Kita berbicara dengan waktu; kalau lambat, api semakin meluas," tegasnya.

Langkah ini dinilai penting karena penanganan Karhutla membutuhkan respons cepat lintas lembaga dalam hitungan menit, bukan jam.

Fokus Peralatan Ringan dan Efektif

Dalam simulasi alat pemadam kebakaran, Wakapolda menyoroti bahwa tidak semua peralatan modern cocok digunakan di medan pegunungan atau kawasan hutan curam. Karena itu, kebutuhan alat ringan dan mudah dibawa personel menjadi prioritas.

"Kita butuh alat yang sifatnya perorangan, murah, namun efektif. Masukan dari instansi terkait sangat penting agar kita tahu alat apa yang benar-benar bisa digunakan di hutan tanpa menyulitkan petugas," tambahnya.

Penyesuaian peralatan diharapkan membuat proses pemadaman lebih cepat dan aman bagi personel yang bertugas di medan sulit.

Pengawasan Ketat di Kawasan Rinjani

Kerawanan kebakaran juga menjadi perhatian serius di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), terutama area savana yang mudah terbakar saat musim kemarau.

"TNGR sudah lebih masif memberikan imbauan kepada pendaki. Dilarang membuang puntung rokok sembarangan dan pastikan api unggun benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Para Kapolres juga sudah bergerak menyebarkan maklumat Kapolda kepada masyarakat," jelasnya.

Edukasi kepada pendaki dan masyarakat sekitar menjadi bagian penting pencegahan, mengingat banyak kebakaran dipicu kelalaian manusia.

Polda NTB Pastikan Siaga Penuh

Wakapolda menegaskan bahwa sebelum rapat koordinasi digelar, Polda NTB telah menyiapkan rencana kontingensi menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk Karhutla.

"Jika ditanya siap, kita sangat siap. Bahkan alat-alat di jajaran Polres hingga Sat Brimob di Pulau Sumbawa sudah dalam posisi standby. Kita menyiapkan diri menghadapi fakta iklim yang diprediksi BMKG ke depan," pungkasnya.

Dengan kesiapsiagaan sejak dini, Polda NTB berharap potensi Karhutla 2026 dapat ditekan sehingga kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerugian masyarakat bisa diminimalkan.

Baca juga:

Penulis: Hadi | lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo

Lombokepo
Lombokepo Lombokepo – Media Online Nusa Tenggara Barat

Posting Komentar