Pemprov NTB Dorong Musrenbang Berbasis Data Inklusif, Kelompok Rentan Jadi Prioritas
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kini harus berbasis data terpilah dan terintegrasi, bukan lagi berdasarkan asumsi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 di Mataram.
Data Inklusif Jadi Penentu Arah Kebijakan
Dalam arahannya, Ahsanul Khalik menegaskan pentingnya data akurat agar pembangunan tidak meninggalkan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin.
"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal dan kelompok mana yang belum terlayani. Di situlah data menjadi penentu arah kebijakan," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini bukan pada jumlah program, tetapi pada ketepatan sasaran kebijakan.
Portal Satu Data NTB Terus Diperkuat
Pemprov NTB sebelumnya telah membangun fondasi integrasi data melalui Portal NTB Satu Data serta Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).
Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penyediaan data terpilah, integrasi antar sistem, serta pemanfaatan data yang belum sepenuhnya optimal dalam proses perencanaan pembangunan.
"Data tidak boleh berhenti sebagai laporan, tetapi harus menjadi instrumen perubahan dalam merencanakan pembangunan," ujarnya.
OPD Didorong Jadi Produsen Data Berkualitas
Seluruh perangkat daerah juga didorong untuk berperan aktif sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan validitas data yang dihasilkan.
Menurutnya, data yang dikembangkan harus mampu menggambarkan kondisi riil kelompok rentan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.
Musrenbang Harus Bertransformasi
Pemprov NTB juga mendorong transformasi Musrenbang dari sekadar agenda formal menjadi forum strategis berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Musrenbang harus berubah, dari forum administratif menjadi forum berbasis data yang menjawab kebutuhan riil masyarakat," tegasnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya data inklusif sekaligus menghasilkan langkah konkret integrasi data dalam perencanaan TEMBANG PUGIS 2026.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana keadilan bisa dihadirkan dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal," pungkasnya.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Berita terkait:
Posting Komentar