NTB Jadi Percontohan Nasional Ruang Bersama Indonesia

Lombokepo

April 18, 2026 • 0 • menit membaca

Daftar Isi

Peluncuran Ruang Bersama Indonesia di Pendopo Gubernur NTB

MATARAM – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama Indonesia pada Jumat (17/04/2026).

Gubernur NTB, Dr HL Muhamad Iqbal, menekankan bahwa persoalan perempuan dan anak merupakan isu krusial yang saling bertautan dengan masalah kemiskinan dan pola asuh. Menurutnya, pemberdayaan harus dimulai dari akar rumput.

"Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB," ujar Gubernur di Pendopo NTB di Mataram.

Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Keluarga PMI

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa komitmen perlindungan ini diwujudkan melalui program Desa Berdaya. Salah satu fokus utamanya adalah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditinggalkan di desa, yang masuk dalam kategori kelompok rentan.

Program KUR PMI yang digagas Pemprov NTB tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan, tetapi juga menyediakan skema tabungan agar para pekerja migran dapat mandiri secara ekonomi setelah kontrak mereka berakhir.

Sebagai bentuk keseriusan birokrasi, Pemprov telah menggabungkan Dinas DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial. Langkah ini diperkuat dengan hadirnya direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB sebagai langkah konkret perlindungan hukum.

Ruang Bersama Indonesia: Platform Kolaborasi Akar Rumput

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa Ruang Bersama Indonesia merupakan gerakan kolaboratif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mengintegrasikan pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, hingga organisasi masyarakat.

“Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama,” ujar Menteri Arifah.

Elemen Kunci Ruang Bersama Indonesia:

Pendamping desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Aparat keamanan (TNI/Polri) di tingkat desa.
Peran strategis perempuan desa sebagai motor perubahan.
Penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan.

“Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif,” tegas Menteri Arifah.

Selain itu, KemenPPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129 sebagai kanal utama masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Baca informasi lainnya seputar kebijakan daerah di portal Lombokepo.

Apresiasi untuk Komitmen Pemerintah Provinsi NTB

Menteri Arifah mengapresiasi keberhasilan NTB dalam menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan. Ia menilai, komitmen kuat dari kepala daerah membuat kerja kolaborasi menjadi lebih berdampak nyata.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai persoalan sosial, khususnya terkait perempuan dan anak, dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.

Di akhir kegiatan, Menteri PPPA menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan institusi atas komitmen mereka, di antaranya:

Wahyudi, SH, MH (Kepala Kejati NTB)
Kombes Ni Made Pujewati (Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB)
Prof Sukardi (Rektor Unram)
Joko Jumadi (LPA Kota Mataram)

Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh nasional dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, dan setara menuju visi Indonesia Emas 2045.