Pemprov NTB Ajak Masyarakat Bersatu Perkuat Kinerja Pasca Pelantikan Sekda Definitif
MATARAM – Teka-teki dan dinamika pengisian jabatan birokrasi tertinggi di Nusa Tenggara Barat akhirnya resmi berakhir. Pemerintah Provinsi NTB kini secara terbuka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyudahi silang pendapat dan memperkuat kolaborasi menyusul telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa legalitas definitif posisi Sekda merupakan instrumen vital untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan ke depan.
Momentum Mengakhiri Polemik, Fokus Pembangunan NTB
Pria yang akrab disapa Aka ini mengimbau publik untuk menyikapi pelantikan ini secara konstruktif demi akselerasi kemajuan daerah yang selama ini sempat tertahan akibat masa transisi birokrasi.
“Sekda telah resmi dilantik berdasarkan payung hukum Keputusan Presiden. Karena itu, sudah saatnya kita saling menguatkan dalam membangun rumah besar kita bersama, Nusa Tenggara Barat. Mari kita dukung penuh Pak Sekda Abul Chair dengan seluruh kapasitas dan kompetensi yang beliau miliki,” ujar Aka saat memberikan keterangan resmi.
Mantan Penjabat Bupati ini juga menambahkan bahwa dinamika pendapat, kritik, maupun catatan yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini adalah hal lumrah dalam iklim demokrasi, sekaligus pengingat pentingnya fungsi kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Gigi Roda Birokrasi Lengkap: Targetkan Efisiensi Anggaran dan Program
Hadirnya Sekda definitif ini sekaligus menjawab keraguan publik serta mempercepat konsolidasi kepemimpinan administrasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB.
Optimalisasi Kinerja Internal OPD
Dengan berakhirnya status 'Pelaksana Tugas' (Plt) atau 'Penjabat' (Pj) pada posisi puncak birokrasi, gerak aparatur sipil negara (ASN) kini dipastikan jauh lebih fleksibel dalam mengambil keputusan taktis dan strategis, terutama dalam serapan anggaran daerah.
“Gigi roda mesin birokrasi kita saat ini sudah lengkap. Ini adalah momentum terbaik untuk tancap gas, bekerja secara efektif, dan menghadirkan hasil konkret yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat NTB,” tegas Aka.
Pemerintah Buka Pintu Terhadap Kritik dan Pengawasan Publik
Manajemen Pemprov NTB menjamin bahwa legalitas kepemimpinan yang baru ini tidak akan membuat roda pemerintahan menjadi antikritik. Ruang partisipasi publik tetap dibuka lebar guna mengawal implementasi visi misi pembangunan daerah.
Keberagaman perspektif dari pengamat, aktivis, maupun warga lokal justru dipandang sebagai modal sosial dan energi positif demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang inklusif di Bumi Gora.
Rekomendasi Berita Pilihan:
- Menteri ATR/BPN Imbau Masyarakat NTB Segera Mutakhirkan Sertifikat Tanah Lama
- Pemprov NTB Perkuat Sinergi Persiapan Haji 2026 di Embarkasi Lombok
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi lombokepo
Posting Komentar