Strategi “Keadilan Bencana” NTB: Perkuat Resiliensi Iklim Menuju 2027

Lombokepo

April 09, 2026 • 0 • menit membaca

Daftar Isi

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menghadapi ancaman perubahan iklim melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Forum strategis ini mendorong pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari reaktif menjadi proaktif, terintegrasi, dan inklusif.

NTB Geser Pendekatan Bencana dari Reaktif ke Proaktif

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Musrenbang Tematik Kebencanaan 2026.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menekankan tingginya kerentanan NTB terhadap bencana. Sepanjang 2025 tercatat 105 kejadian banjir, sementara hingga April 2026 jumlahnya sudah mencapai 60 kejadian. Cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi faktor utama yang harus diantisipasi sejak dini.

“Bencana memang tidak selalu bisa diprediksi, tetapi dengan tingkat kerentanan yang kita miliki, perencanaan yang matang dan keberpihakan anggaran menjadi sebuah keharusan,” tegas Wagub saat membuka forum di Mataram, Kamis (9/4/2026).

Konsep “Keadilan Bencana” sebagai Landasan Kebijakan

Dalam forum tersebut, Wagub memperkenalkan konsep “Keadilan Bencana” yang menitikberatkan pada dua aspek utama:

Keadilan Distributif: Negara hadir nyata dalam penyediaan bantuan, pembangunan kembali infrastruktur, serta pemulihan ekonomi secara merata tanpa ada wilayah yang terabaikan.
Keadilan Prosedural: Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia, dilibatkan dalam perencanaan kebijakan agar lebih inklusif dan tepat sasaran.

Wagub menginstruksikan seluruh perangkat daerah mulai dari BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meninggalkan ego sektoral, dan memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan pascabencana, serta pembangunan infrastruktur tangguh terhadap risiko iklim ekstrem.

NTB Hadapi Tantangan Risiko Bencana Tinggi

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., mengungkapkan NTB termasuk wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi. Dari 11 jenis potensi bencana nasional, tujuh terdapat di NTB: banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan.

“Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Hal ini menjadi dasar bagi kita untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dengan kemampuan anggaran agar program prioritas kebencanaan tidak terabaikan.

Dukungan Program Internasional dan Integrasi RKPD 2027

Musrenbang Tematik ini didukung oleh Program SIAP SIAGA, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, dalam penguatan manajemen risiko bencana. Semua rekomendasi akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB Tahun 2027.

Dengan langkah ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia” melalui pembangunan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.