Pemprov NTB Dukung Program JKN
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan di Mataram untuk membahas penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan keaktifan peserta di NTB.
MATARAM, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan koordinasi bersama BPJS Kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan yang mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Sofyeni, bersama rombongan di ruang kerjanya, Senin (11/05/2026).
Gubernur NTB Dukung Penguatan Program JKN
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB terhadap keberlanjutan program JKN, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait validasi data peserta dan penganggaran sektor kesehatan.
“Kami sangat mendukung karena manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan jaminan kesehatan, warga tidak perlu lagi khawatir terhadap biaya saat membutuhkan layanan medis,” ujar Iqbal.
BPJS Kesehatan Soroti Keaktifan Peserta
Sementara itu, Sofyeni menjelaskan bahwa capaian kepesertaan JKN di NTB secara administratif telah mencapai 99 persen dari total jumlah penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta saat ini masih berada pada angka 82 persen.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang tingkat keaktifan pesertanya masih di bawah 80 persen.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kami mencatat Lombok Timur dan Lombok Tengah masih berada di bawah 80 persen akibat penonaktifan peserta PBI APBN yang cukup signifikan,” kata Sofyeni.
Ia mengungkapkan, di Kabupaten Lombok Timur terdapat sekitar 100 ribu peserta yang dinonaktifkan menyusul proses validasi data dari pemerintah pusat.
Pemprov NTB dan BPJS Perkuat Koordinasi
Untuk mengantisipasi kendala pelayanan kesehatan bagi peserta nonaktif, BPJS Kesehatan telah membentuk sistem koordinasi cepat lintas sektor.
NTB Bidik Tiga Besar Nasional KIP 2026
Melalui mekanisme tersebut, peserta yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak di rumah sakit dapat kembali diaktifkan pada hari yang sama melalui skema PBPU Pemda.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong keterlibatan badan usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pembiayaan iuran masyarakat kurang mampu yang belum terakomodasi dalam anggaran daerah.
Penguatan Program JKN di NTB diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Posting Komentar