Pemprov NTB Dorong Produk Lokal Jadi Motor Utama Program MBG
MATARAM, NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyatakan komitmen penuhnya dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional ini tidak hanya dibidik untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, tetapi juga diproyeksikan menjadi stimulus kuat bagi perputaran ekonomi berbasis kerakyatan di wilayah NTB.
Baca berita kasus MBG NTB:
Kasus Dugaan Penipuan Dapur MBG Rp950 Juta di Lombok Timur
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan. Acara yang berfokus pada pemberdayaan BUMDES dan Koperasi dalam rantai pasok, keamanan pangan, serta kepatuhan SOP MBG ini digelar di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5). Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran kepala SPPG, koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), mitra kerja, dan perwakilan yayasan se-NTB.
Dampak Program MBG NTB terhadap Generasi dan Ekonomi Kerakyatan
Dalam arahannya, Sekda Abul Chair memberikan apresiasi tinggi terhadap forum sosialisasi ini. Menurutnya, langkah ini sangat krusial dalam membangun sinergi lintas sektor demi menyukseskan program pusat tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.
Ia memaparkan bahwa MBG mengusung konsep ekosistem ekonomi yang inklusif. Di dalamnya, para petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi lokal saling terhubung dalam rantai distribusi.
“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.
Oleh karena itu, Pemprov NTB terus mendorong penguatan lini pasokan lokal agar produk-produk daerah mampu bersaing secara kualitas dan tidak tergeser oleh komoditas dari luar NTB.
Baca berita lainnya:
Musrenbang NTB 2026: Tanpa Utang, Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Reformasi Tata Kelola
Berdasarkan data hingga Mei 2026, implementasi MBG di NTB telah mencakup 842 SPPG dengan 733 unit di antaranya aktif beroperasi. Program ini juga telah merangkul lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap 39 ribu lebih tenaga kerja, dan menyasar sekitar 1,9 juta penerima manfaat.
Tiga Pilar Utama Pembangunan MBG
Guna memastikan program berjalan optimal, Sekda menggarisbawahi tiga poin penting, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.
“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sekda Abul Chair menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.
“MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah,” imbuhnya.
Program MBG NTB Prioritaskan Pemasok Lokal dan Kualitas Pangan
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa prioritas utama MBG adalah pemenuhan nutrisi kelompok rentan. Target utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, murid sekolah, hingga santri, khususnya pada fase emas 1.000 hari pertama kehidupan.
“Pemerintah memperhatikan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Sony juga menggelorakan agar kue ekonomi dari program besar ini tidak bocor ke luar daerah. Pemasok lokal harus diposisikan di garda terdepan.
“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” katanya.
Secara makro, program MBG secara nasional telah memverifikasi 29.476 tenaga kerja dengan realisasi serapan kerja di atas 27 ribu orang. Sementara di wilayah NTB, tercatat ada 853 SPPG terverifikasi (828 unit operasional) dengan serapan tenaga kerja mencapai 40.117 orang.
Baca berita lainnya:
Gubernur NTB: Desa Berdaya Tematik Perkuat Ekonomi Desa
Program di NTB ini juga telah mengonsolidasikan 4.457 mitra pemasok (Koperasi, BUMDes, UMKM), di mana sektor UMKM mendominasi keterlibatan tersebut.
“Program ini harus menjadi momentum membangkitkan produksi pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya,” jelasnya.
Ketegasan Standar dan Nilai Perputaran Uang
Memasuki tahun kedua, BGN akan memperketat pengawasan mutu dan kesesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” tegasnya.
Sony menjelaskan bahwa mitra wajib melanjutkan proses sertifikasi dan pemenuhan standar kesehatan dalam 30 hari pertama operasional. Jika standar tidak dipenuhi, operasional dapat disuspend sementara untuk dilakukan evaluasi lanjutan. Aspek keselamatan seperti instalasi dan penggunaan gas juga menjadi poin pemantauan ketat.
Saat ini, pemerintah menggelontorkan dana MBG di NTB mencapai Rp27,7 miliar setiap harinya. Tiga daerah dengan alokasi terbesar adalah:
| Wilayah | Alokasi Anggaran Per Hari |
|---|---|
| Lombok Timur | Rp8,3 Miliar |
| Lombok Tengah | Rp6,2 Miliar |
| Lombok Barat | Rp3,9 Miliar |
Dari total dana harian tersebut, sekitar Rp4 miliar per hari dialokasikan khusus untuk upah 40.100 tenaga kerja, yang secara otomatis langsung memicu daya beli masyarakat untuk kebutuhan harian.
“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan. Karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan mampu mempererat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, mandiri, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera.
Melalui penguatan sinergi antara Badan Gizi Nasional, Pemprov NTB, BUMDes, koperasi, dan UMKM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Posting Komentar