Wagub NTB: Masukan DPRD Jadi Acuan Perbaikan Tata Kelola APBD

Daftar Isi

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mewakili Gubernur NTB menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Kamis (25/6/2026).

MATARAM (Lombokepo) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan berbagai masukan dan catatan yang disampaikan DPRD NTB akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB yang membahas jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Pembahasan tersebut dilakukan setelah laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2025.

Baca Juga: WTP Bukan Tujuan Akhir Pemerintah NTB

Dalam forum tersebut, perempuan yang akrab disapa Ummi Dinda itu menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Masukan DPRD Jadi Bahan Evaluasi

Menurut Wagub, seluruh saran dan rekomendasi yang disampaikan legislatif akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan program, maupun pengelolaan keuangan daerah.

"Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan." Tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, juga sejalan dengan pandangan DPRD terkait pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset yang lebih produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fokus pada Dampak Program

Selain memperkuat pendapatan daerah, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas belanja daerah agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wagub, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah program dilaksanakan.

Karena itu, Pemprov NTB terus melakukan pembenahan pada aspek perencanaan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang menjadi perhatian sejumlah fraksi, pemerintah menjelaskan bahwa dana tersebut terbentuk dari efisiensi belanja, capaian pendapatan yang melampaui target tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran.

Pemerintah menegaskan SILPA bukan dana yang mengendap, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan berbagai program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Prioritas untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pelaksanaan APBD, Pemprov NTB tetap memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Fokus pembangunan diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, pembinaan BUMD, pengelolaan piutang, serta penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Menutup penyampaiannya, Wagub menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media