WTP Bukan Tujuan Akhir Pemerintah NTB

Daftar Isi

Rapat Paripurna DPRD NTB bahas pertanggungjawaban APBD 2025 di Mataram

MATARAM (Lombokepo) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB bukanlah tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan administrasi keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja dan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Pemprov NTB Jadikan Muharram Momentum Tekan Kemiskinan

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengubah orientasi birokrasi yang selama ini dinilai terlalu berfokus pada aspek administratif. Ia menilai tata kelola pemerintahan harus bergerak menuju pendekatan yang lebih substantif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, administrasi seharusnya menjadi instrumen pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan justru menjadi penghambat pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat.

“Pemerintahan ke depan harus lebih agile, lebih lincah dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.

Iqbal juga memperkenalkan konsep coherent government atau pemerintahan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Selain itu, Gubernur menilai kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah melakukan penajaman program dan penganggaran. Karena itu, ia mendorong penyelarasan antara perencanaan pemerintah daerah dan pembahasan anggaran bersama DPRD agar lebih fokus pada prioritas pembangunan.

Tiga sektor menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi NTB dalam beberapa tahun mendatang, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.

Iqbal menjelaskan seluruh program daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian tiga agenda tersebut sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan terukur.

“Kita ingin arah program dan anggaran lebih jelas sehingga masyarakat bisa melihat bahwa pembangunan benar-benar fokus pada prioritas yang telah disepakati bersama,” katanya.

Dalam paparannya, Iqbal juga menyoroti capaian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ia mengapresiasi keberhasilan tersebut, namun mengingatkan bahwa WTP hanya menggambarkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan dan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, tantangan yang lebih penting adalah memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“WTP menunjukkan kita tertib secara administratif. Tetapi apakah pembangunan sudah berdampak secara substansi, itu menjadi pekerjaan yang harus terus kita evaluasi,” tegasnya.

Iqbal juga mengakui birokrasi di lingkungan Pemprov NTB masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya kerja yang lebih adaptif. Karena itu, ia meminta dukungan DPRD agar reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat.

Baca Juga: BPK RI Puji Transformasi Keuangan NTB

Sementara itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran maupun kelengkapan laporan administrasi.

Menurutnya, APBD harus mampu menghadirkan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia menilai tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi yang cepat, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, DPRD mendorong perubahan pola pikir birokrasi menuju tata kelola yang lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Aparatur pemerintah, kata Isvie, perlu membangun budaya kerja yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan publik.

“Birokrasi masa depan harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki orientasi kuat terhadap penyelesaian masalah masyarakat,” ujarnya.

DPRD juga menekankan pentingnya kemitraan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut Isvie, NTB memiliki potensi besar untuk berkembang lebih cepat apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki keberanian untuk berpikir strategis, bekerja cerdas, dan mengeksekusi program pembangunan secara efektif.

“Jika itu bisa dilakukan bersama, NTB tidak hanya tumbuh, tetapi mampu melompat lebih jauh,” katanya.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo