Gubernur Iqbal Ingatkan PUPRPKP NTB Perkuat Tata Kelola Bersih
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan saat peluncuran Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur di Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB, Mataram, Selasa (21/7). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dalam pembangunan infrastruktur.
MATARAM (Lombokepo) – Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala daerah di NTB, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih good governance di seluruh perangkat daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur di NTB berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Dukung Sensus Ekonomi 2026
Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat meluncurkan Tim Reaksi Cepat Infrastruktur di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB, Mataram, Selasa (21/7). Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait Bupati Lombok Barat.
"Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih," tegas Gubernur Iqbal.
Menurutnya, pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjalankan pelayanan publik. Karena itu, ia meminta jajaran PUPRPKP NTB memperkuat sistem pengawasan serta memastikan seluruh proses tata kelola dijalankan secara bertanggung jawab.
Gubernur menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dari kepala daerah tetap berjalan. Ia mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
"Setiap rupiah anggaran harus digunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan pelaksanaan tugas pelayanan publik," ujarnya.
Iqbal juga mengaku mengetahui berbagai "tradisi" yang selama ini dinilai kurang baik dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran PUPRPKP melakukan pembenahan serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi agar lebih transparan dan akuntabel.
Menyinggung operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di NTB.
Baca Juga: LMND NTB Desak KPK Usut Korupsi Se-NTB
Ia berharap kejadian yang mengejutkan tersebut menjadi yang terakhir dan tidak terulang pada masa mendatang. Gubernur juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
Posting Komentar