Wagub NTB: Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor

Daftar Isi

MATARAM (Lombokepo) — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan kepastian hukum dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor.

Menurutnya, kepastian tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk menjalankan serta mengembangkan investasi.

Hal itu disampaikan Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Wagub NTB Ajak Notaris Perkuat Investasi

Seminar mengangkat tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia”.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda itu mengatakan investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal. Kehadiran investor juga dapat membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, serta menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha mendapatkan kepastian sejak proses perizinan hingga aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegas Wagub.

Menurut Ummi Dinda, tema seminar tersebut relevan dengan perkembangan dunia usaha dan perubahan regulasi yang berlangsung dinamis.

Pelaku usaha maupun profesi yang mendampingi kegiatan bisnis, kata dia, perlu memahami ketentuan terbaru agar keputusan dan dokumen hukum yang dibuat sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga berharap Ikatan Notaris Indonesia terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat.

Notaris dinilai memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di sejumlah sektor, antara lain pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan, serta ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah mendorong potensi tersebut berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor.

Sementara itu, Ketua Pengurus INI NTB Lalu Mulyadi mengatakan perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik.

Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui Administrasi Hukum Umum (AHU), serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, perkembangan tersebut semakin memperkuat posisi notaris dalam ekosistem transaksi dan tata kelola bisnis.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Lalu Mulyadi berharap seminar tidak berhenti pada pembahasan regulasi, tetapi dapat meningkatkan pemahaman notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum kegiatan bisnis.

Ummi Dinda menegaskan pemerintah ingin membangun NTB tidak hanya sebagai daerah tujuan wisata, tetapi juga sebagai daerah yang memberikan rasa aman bagi dunia usaha dan investor.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkasnya.

Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media