Forum Diskominfotik NTB 2027 Dorong Integrasi Sistem Pemerintahan Digital dan Percepatan Satu Data Daerah
MATARAM - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat perencanaan serta mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital di NTB.
Forum ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan transformasi digital pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta implementasi program Satu Data Daerah.
Forum Perangkat Daerah Diskominfotik NTB Jadi Ruang Strategis Penyelarasan Program
Sekretaris Dinas Kominfotik NTB, Mujaddid Muhas, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari inovasi perencanaan yang bertujuan mengonsolidasikan program kerja antar perangkat daerah.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk mengonfirmasi dan menyelaraskan program kerja, sekaligus menghimpun masukan dari seluruh pihak, baik internal pemerintah maupun stakeholder dan mitra kerja,” ujarnya pada Senin (6/4/2026).
Forum tersebut diikuti oleh perwakilan perangkat daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mitra pembangunan serta mendapatkan dukungan dari Tim Ahli Gubernur, termasuk Adhar Hakim, yang turut memberikan arahan strategis dalam penguatan kebijakan Kominfo ke depan.
Tantangan Transformasi Digital NTB: Fragmentasi Sistem dan Integrasi Data
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan digital daerah.
Dirinya mengungkapkan bahwa transformasi digital di Provinsi NTB masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, diantaranya fragmentasi sistem dan data antar perangkat daerah, lemahnya integrasi aplikasi serta belum optimalnya implementasi Satu Data.
“Kita harus jujur bahwa masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal,” tegas Aka sapaan akrabnya.
Selain itu, komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis dan terukur, sementara kesenjangan infrastruktur serta literasi digital juga masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan publik berbasis digital.
Lima Fokus Utama Kebijakan Diskominfotik NTB Tahun 2027
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan tahun 2027, yaitu:
Penguatan SPBE Terintegrasi Lintas Sektor
Penguatan SPBE terintegrasi melalui arsitektur sistem lintas sektor.
Percepatan Implementasi Satu Data Daerah
Percepatan Satu Data Daerah dengan penguatan tata kelola dan peran walidata.
Transformasi Komunikasi Publik Berbasis Narasi Pembangunan
Transformasi komunikasi publik menuju komunikasi strategis berbasis narasi pembangunan.
Penguatan Infrastruktur Digital dan Literasi Masyarakat
Penguatan infrastruktur dan ekosistem digital, termasuk literasi digital masyarakat dan ASN.
Penguatan Statistik Sektoral untuk Kebijakan Berbasis Data
Penguatan statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Ahsanul Halik menekankan bahwa kualitas data menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan.
“Bagaimana mungkin kita merencanakan pembangunan jika data sektoral yang kita miliki masih diragukan kualitasnya. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas,” jelas Ahsanul.
Target 80 Persen Aplikasi Pemerintah NTB Terintegrasi Tahun 2027
Dalam forum tersebut juga ditegaskan target pada tahun 2027, 80 persen aplikasi perangkat daerah harus terintegrasi. Kebijakan ini diambil untuk mengakhiri praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.
Selain integrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
Langkah konkret telah dilakukan, termasuk penguatan keamanan pada ruang-ruang strategis pimpinan daerah guna memastikan sistem informasi terlindungi dari potensi gangguan.
Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Statistik Pembangunan
Di sisi lain, peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mencapai kategori informatif dalam waktu lebih cepat serta penguatan Indeks Pembangunan Statistik untuk memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.
Dinas Kominfotik NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi sistem dan data. Ke depan, setiap perangkat daerah tidak diperkenankan lagi mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegas Ahsanul.
Selain itu, indikator kinerja perangkat daerah ke depan juga akan menitikberatkan pada kemampuan menghasilkan data yang cepat, tepat, dan berkualitas sebagai bagian dari implementasi Satu Data.
Forum Perangkat Daerah Diskominfotik NTB 2027 Resmi Dibuka
Mengakhiri kegiatan, Kepala Dinas Kominfotik NTB secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2027.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
Forum ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah di Provinsi NTB.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Baca juga:
Posting Komentar