Kakanwil Kemenkum NTB Dorong Peran Strategis IPPAT dalam Layanan Hukum

Lombokepo

April 16, 2026 • 0 • menit membaca

Daftar Isi

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama IPPAT NTB bahas penguatan layanan hukum dan investasi daerah

Kolaborasi Kemenkum NTB dan IPPAT NTB Diperkuat

MATARAM — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTB dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran IPPAT NTB pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan bahwa IPPAT memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program layanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan IPPAT NTB perlu terus diperkuat secara berkelanjutan, baik dari sisi kelembagaan maupun implementasi di lapangan.

Optimalisasi Posbankum dan Akses Layanan Hukum

Optimalisasi peran IPPAT dalam program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) menjadi salah satu fokus utama. Menurut I Gusti Putu Milawati, keterlibatan aktif Pejabat Pembuat Akta Tanah akan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya dalam berbagai transaksi keperdataan.

Peran ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang mudah diakses, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Dengan dukungan IPPAT, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

“Optimalisasi peran IPPAT dalam program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat penting. Keterlibatan aktif para Pejabat Pembuat Akta Tanah diyakini mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya dalam berbagai transaksi keperdataan,” ujar I Gusti Putu Milawati.

Penguatan HKI dan Hukum Perdata Internasional

Dorong Perlindungan Ekonomi Kreatif

Selain Posbankum, Kakanwil juga mendorong kontribusi IPPAT dalam penguatan layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seiring berkembangnya sektor ekonomi kreatif di NTB. Perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dukungan untuk Investasi Global

Lebih lanjut, IPPAT juga didorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan hukum perdata internasional. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas investasi dan kerja sama lintas negara di wilayah NTB yang membutuhkan dukungan aspek hukum yang kuat dan adaptif.

IPPAT NTB Siap Dukung Program Strategis

Sementara itu, Ketua IPPAT NTB, Dr. Saharjo, menyampaikan apresiasi atas arahan yang diberikan serta menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program-program strategis Kementerian Hukum di daerah.

Dengan semangat sinergi yang terbangun, pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran strategis IPPAT sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan hukum di Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang lebih inklusif, berkualitas, dan berdampak luas bagi masyarakat.