Pemprov NTB dan Pers Bersinergi Memakmurkan Daerah, Dorong NTB Mendunia
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta menekankan besarnya dampak pemberitaan terhadap kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya di Sekretariat PWI di Mataram, Rabu (15/04/2026), mengungkapkan bahwa pemberitaan media memiliki konsekuensi besar, termasuk pengalaman pribadinya saat bertugas di luar negeri dalam penyelesaian kasus hukum WNI di Timur Tengah.
“Pemberitaan media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan sudut pandang penulisan sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi kebijakan kepada publik. Saat ini, musuh bersama kita, pemerintah dan media adalah kemiskinan dan kebodohan,” tegas Gubernur.
Fokus pada Kerja Kolektif Pemerintah
Gubernur juga menegaskan pentingnya menghindari personalisasi jabatan dalam pemberitaan. Ia meminta media untuk lebih menonjolkan kerja kolektif Pemerintah Provinsi NTB sebagai institusi, bukan sekadar figur kepala daerah.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah provinsi secara utuh. Birokrasi itu institusi, bukan personal. Saya titip kepada teman-teman media, tunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur mengajak insan pers untuk mengedepankan prinsip tabayun (klarifikasi) dalam setiap pemberitaan agar informasi yang disampaikan akurat dan berimbang.
Momentum Hari Pers Nasional 2026
PWI NTB menggelar puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal, bincang talkshow, dan diskusi wartawan. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pers dan pemerintah daerah.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, acara ini dihadiri oleh Gubernur NTB, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Sekda NTB, anggota DPRD, jajaran OPD, serta mitra strategis dari BUMN dan BUMD.
Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov NTB berupa fasilitas sekretariat baru sejak Januari lalu. Meski sederhana, fasilitas tersebut menjadi pusat diskusi dan dialektika jurnalis dalam mengawal isu-isu strategis daerah.
Ia menegaskan bahwa pers yang sehat adalah pers yang merdeka, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
“Jika ekosistem pers ‘sakit’ akibat disinformasi dan polarisasi, maka akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan kepercayaan investor,” jelas Iklil.
“Kritik pada pemerintah juga harus dimaknai sebagai obat. Meski pahit, namun menyembuhkan,” pungkasnya.
Baca juga:
- NTB Siapkan Guidebook Pariwisata, Strategi Menuju Destinasi Kelas Dunia
- Destinasi MICE dan UMKM: Langkah Optimis NTB Membangun Pariwisata Berkelanjutan
- Sekolah Rakyat di NTB, Hadirkan Pendidikan Aman dan Ramah bagi Anak Rentan
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Posting Komentar