Ancaman Pinjol Ilegal dan Judi Online Meningkat, Pemprov NTB Percepat Ranperda

Daftar Isi

MATARAM – Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan lagi sekadar isu digital biasa, melainkan ancaman sistemik yang mulai menggerogoti stabilitas ekonomi daerah. Merespons kondisi darurat tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD kini mempercepat pembentukan regulasi daerah sebagai benteng perlindungan nyata bagi masyarakat dari jeratan praktik ilegal yang kian masif.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (13/4/2026).

Libatkan Akademisi dan Lintas Sektor

FGD yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya akademisi Universitas Mataram Dr. Muhammad Risnain, Azhar, S.Pd., serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Polda NTB, anggota DPRD NTB, aktivis sosial, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Dinas Komunikasi Informatika se-NTB, sebagai bentuk keterlibatan lintas sektor dalam menangani isu yang kompleks dan multidimensi.

Ancaman Sistemik bagi Masyarakat

Dalam paparannya, Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menegaskan bahwa pinjaman ilegal dan judi online telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekadar isu digital. Ini adalah isu perlindungan masyarakat dan masa depan daerah. Jika tidak segera diintervensi, kita berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi baru di NTB,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, praktik pinjaman ilegal di NTB menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan korban didominasi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta generasi muda. Sementara itu, judi online berkembang melalui berbagai platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan.

Dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke persoalan sosial seperti konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.

Peran Strategis Pemerintah Daerah

Aka menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah melalui regulasi yang kuat. Menurutnya, regulasi nasional belum cukup efektif tanpa penguatan di tingkat daerah.

“Ranperda ini menjadi instrumen penting agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai fasilitator, integrator, dan akselerator. Pemerintah diharapkan menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses, menyatukan pemangku kepentingan dalam sistem terpadu, serta mempercepat edukasi kepada masyarakat.

Diskominfotik NTB juga diposisikan sebagai pusat kendali (command center) dalam perlindungan ruang digital daerah, termasuk monitoring konten, koordinasi pemblokiran, serta pengembangan sistem pengaduan terpadu.

Ranperda Jadi Solusi Terintegrasi

Wakil Ketua Bapemperda DPRD NTB, Azhar, menyatakan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis untuk menjawab keresahan masyarakat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat agar penanganan tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi,” ujarnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Muhammad Risnain, menambahkan bahwa pendekatan regulasi harus bersifat preventif dan represif, termasuk melalui penguatan literasi digital.

FGD ini juga menyoroti pentingnya lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi daerah, pembentukan satgas terpadu, literasi digital massal, sistem pengaduan efektif, serta intervensi ekonomi bagi masyarakat rentan.

“Kita sedang menghadapi pergeseran pola kejahatan. Kini semuanya tidak kasat mata dan terjadi di ruang digital, namun dampaknya sangat nyata,” ujar Dr. Risnain.

Harapan Perlindungan Nyata

Melalui forum ini, diharapkan Ranperda segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif agar mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat NTB.

“Ini bukan sekadar regulasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Dan ini harus kita mulai sekarang,” tutup Aka.

---

Baca juga:

• Satu Tahun Iqbal – Dinda Pacu Ketahanan Pangan di NTB
• Forum Diskominfotik NTB 2027 Dorong Integrasi Sistem Pemerintahan Digital dan Percepatan Satu Data Daerah

Penulis: Hadi | lombokepo
Editor: Tim Redaksi lombokepo