Sekda Abul Chair Tegaskan Tata Kelola MBG NTB Harus Kuat, 126 Dapur Masih Belum Beroperasi

Lombokepo

April 24, 2026 • 0 • menit membaca

Daftar Isi

Sekda NTB H Abul Chair membuka rapat koordinasi Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Provinsi NTB di Kantor Gubernur NTB Mataram.

LOMBOKEPO, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi Satgas MBG tingkat provinsi yang digelar di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah NTB H. Abul Chair menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel, kelembagaan yang solid, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) agar program nasional ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi yang berlangsung Kamis (23/4/2026) itu dihadiri Asisten I Setda NTB H. Fathul Gani selaku Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, pimpinan OPD terkait, sekretaris daerah kabupaten/kota se-NTB, koordinator MBG, serta unsur stakeholder lainnya.

MBG Dinilai Strategis untuk SDM dan Pengentasan Stunting

Abul Chair menegaskan, program MBG merupakan amanah pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui pemenuhan gizi.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga berhubungan langsung dengan penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

“Jangan sampai kita terjangkit akan penyakit “Tau-Tau”, dimana kita alfa abai akan tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi kita ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat dan bermental prima. Jangan sampai kita abai, tau-tau angka stunting kita masih tinggi, derajat kesehatan kita masih rendah, angka kemiskinan kita juga masih tinggi, derajat kesehatan generasi kita secara umum juga menjadi sorotan. Kita harus memberikan kontribusi, memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal demikian,” tegas Abul Chair.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan program MBG sebagai agenda prioritas, bukan sekadar program administratif.

Satgas Kabupaten/Kota Diminta Aktif Mengawasi

Dalam arahannya, Sekda NTB juga menekankan peran strategis Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, satgas daerah harus aktif melakukan pengawasan, evaluasi berkala, identifikasi kendala, hingga memastikan distribusi manfaat program berjalan merata.

Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting karena pelaksanaan MBG melibatkan banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Karena itu sebagai aparatur negara yang dipercaya berada dalam struktur pemerintahan dimana Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG nya diamanahkan untuk mencetak generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang produktif khususnya di NTB sangatlah tepat. Berharap ke depan tidak ditemukan lagi anak-anak mengalami kurang gizi, miskin secara ekonomi, miskin ilmu, lemah iman, lemah fisik dan lainnya. Tugas kita Bersama menjadikan generasi kita menjadi lebih baik, cerdas, tekun dan sehat ke depannya,” ujar Abu Chair yang Alumni Universitas Jember ini.

Kepatuhan SOP Jadi Kunci Transparansi

Abul Chair menegaskan tidak boleh ada pelaksanaan MBG yang keluar dari SOP. Kepatuhan terhadap prosedur dinilai penting agar penggunaan anggaran negara tetap transparan, mudah diaudit, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

Dengan sistem yang tertata, pemerintah juga dapat lebih cepat mengevaluasi jika muncul persoalan, termasuk terkait kualitas layanan, distribusi makanan, maupun kesiapan dapur produksi.

Bahan Pangan Lokal NTB Harus Jadi Prioritas

Dalam kesempatan itu, Sekda NTB mendorong kebutuhan bahan baku MBG dipenuhi dari produksi lokal daerah. NTB dinilai memiliki potensi besar dari sektor pertanian, peternakan, perikanan laut, dan perikanan darat.

Jika rantai pasok program MBG menggunakan komoditas lokal, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima program, tetapi juga petani, peternak, nelayan, UMKM, serta pelaku distribusi pangan.

“Bisa dibayangkan dampaknya akan perputaran ekonomi tentu akan cukup tinggi bagi masyarakat NTB,” tutupnya.

126 Dapur MBG Belum Dibuka, Ribuan Penerima Terdampak

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Provinsi NTB H. Fathul Gani mengungkapkan sebagian dapur MBG sudah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan SLHS dan IPAL. Namun hingga kini masih terdapat 126 dapur yang belum dibuka karena belum memenuhi dua syarat tersebut.

Kondisi itu berdampak pada ribuan penerima manfaat yang sementara belum menerima layanan MBG.

“Berharap agar ratusan dapur yang belum dibuka bisa menyelesaikan syarat tersebut pada April ini, sehingga bisa beroperasi kembali. Karena dampaknya ribuan penerima manfaat ikut diliburkan imbas penutupan dapur tersebut. Penerima tidak menerima dan tidak dialihkan," kata Fathul Gani.

Pemprov NTB Fokus Percepatan dan Pengawasan

Pemprov NTB memastikan akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat kesiapan dapur, memperkuat sosialisasi program, dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Dengan penguatan tata kelola, kepatuhan SOP, serta pemanfaatan potensi pangan lokal, program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif di Nusa Tenggara Barat.

Baca juga:

Penulis: Hadi | lombokepo
Editor: Tim Redaksi lombokepo

Lombokepo Lombokepo – Media Online Nusa Tenggara Barat