Wagub NTB Dorong Peran Keluarga dan Pendidikan Cegah Kekerasan

Daftar Isi

MATARAM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya sinergi kolektif dalam memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual di UIN Mataram, Sabtu (18/4).

Kehadiran kedua tokoh ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan serius terkait isu kekerasan, khususnya di wilayah NTB.

Penguatan dari Lingkungan Terkecil

Dalam arahannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda ini menegaskan bahwa kasus kekerasan tidak boleh lagi dianggap tabu atau ditutup-tutupi. Ia menyerukan agar pencegahan dimulai dari unit sosial terkecil, yakni keluarga.

“Perlindungan harus dimulai dari rumah tangga. Peran seorang ibu sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia bagi keluarga,” ujar Wagub Dinda.

Menurutnya, keharmonisan di dalam rumah tangga akan membentuk ketahanan mental anak yang kuat. Dengan fondasi tersebut, anak-anak diharapkan mampu membentengi diri dari berbagai ancaman eksternal, mulai dari tindak kekerasan hingga bahaya narkoba.

Hentikan Budaya Saling Menyalahkan

Menanggapi masih tingginya angka kekerasan di beberapa titik, Wagub Dinda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berhenti berpolemik dan mulai beraksi nyata.

“Sudah saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Mari kita bergerak bersama, sekecil apa pun langkah yang kita lakukan, untuk menekan angka kekerasan agar tidak terus meningkat dan terulang kembali,” tegasnya.

Selain peran keluarga, ia mendorong agar literasi mengenai pencegahan kekerasan masuk ke dalam kurikulum atau materi wajib di lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan kesadaran perlindungan sejak dini.

Amanat Konstitusi dan Indonesia Emas 2045

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antara Pemprov NTB dengan dunia akademik. Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kaum rentan merupakan perintah langsung konstitusi.

“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk perempuan dan anak. Ini menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak mereka,” jelas Menteri Arifah.

Ia menambahkan, sebagai bagian terbesar dari populasi Indonesia, perempuan dan anak memiliki posisi strategis dalam menentukan arah bangsa. Tanggung jawab mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.

“Perempuan dan anak memiliki posisi yang sangat penting dalam melahirkan generasi berkualitas. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan,” pungkas Menteri.

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat di NTB, Hadirkan Pendidikan Aman dan Ramah bagi Anak Rentan
• Menata Ulang Arah Pembangunan: NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan
• NTB Jadi Percontohan Nasional Ruang Bersama Indonesia

Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo