Keamanan SPBE Jadi Fondasi Digital, Wagub NTB Tekankan Audit & Integrasi

Daftar Isi

Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri saat membuka Bimtek Audit Keamanan SPBE, menekankan pentingnya audit dan integrasi sistem untuk melindungi layanan publik.

Apa Itu SPBE dan Mengapa Penting?

LOMBOKEPO, MATARAM – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan tulang punggung transformasi digital di Indonesia. SPBE mengintegrasikan layanan publik, perencanaan, penganggaran, hingga komunikasi pemerintahan dalam satu ekosistem digital yang efisien dan transparan.

Namun, di balik percepatan digitalisasi tersebut, ancaman siber, kebocoran data, dan gangguan layanan publik menjadi risiko nyata. Tanpa sistem keamanan yang kuat, transformasi digital justru dapat melemahkan kepercayaan publik.

Wagub NTB: Keamanan SPBE Bukan Lagi Pilihan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa keamanan SPBE harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pemerintahan digital.

Baca juga:
Pesan Idul Fitri Gubernur NTB: Perkuat Kebersamaan dan Sinergi Pembangunan

“Hari ini kita hidup dalam tata kelola pemerintahan yang sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko serius seperti kebocoran data, gangguan layanan, hingga potensi lumpuhnya pelayanan publik jika sistem tidak dikelola dengan aman,” tegasnya.

Risiko Nyata Jika Keamanan Lemah

• Kebocoran data masyarakat dan pemerintah
• Gangguan atau downtime layanan publik
• Hilangnya kepercayaan masyarakat
• Potensi serangan siber terorganisir

Audit Internal SPBE Jadi Kunci Utama

Untuk menjawab tantangan tersebut, audit internal keamanan SPBE menjadi langkah strategis yang wajib dilakukan seluruh pemerintah daerah.

“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah sejak awal. Lebih baik kita menemukan kelemahan sendiri daripada menghadapi serangan dari luar,” ujarnya.

Manfaat Audit Keamanan SPBE

• Memastikan sistem sesuai standar keamanan informasi
• Mendeteksi kerentanan sebelum menjadi ancaman
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
• Membangun kepercayaan publik

Integrasi Sistem & Kolaborasi Jadi Penentu

Keamanan SPBE tidak bisa dibangun secara parsial. Dibutuhkan integrasi sistem dan kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga:
Upgrading IPPAT NTB: Perkuat Integritas PPAT di Hari Kartini

“Keamanan SPBE tidak bisa dibangun secara parsial. Harus ada sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota. Kominfotik menjadi pengampu sistem, sementara Inspektorat memastikan pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.

Peran Strategis Lembaga

• Inspektorat: audit dan pengawasan internal
• Kominfotik: pengelolaan sistem dan infrastruktur digital
• Pemda: implementasi layanan publik berbasis digital

Transformasi Digital Harus Diiringi Manajemen Risiko

Selain pembangunan aplikasi, pemerintah juga harus memperkuat manajemen risiko, perlindungan data pribadi, serta literasi digital aparatur.

Baca juga:
Pemprov NTB Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Wujudkan Asta Cita

“Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko. Tetapi dengan audit yang kuat, transformasi digital akan menjadi kekuatan,” tegas Wagub.

BSSN: Keamanan Siber Tentukan Kepercayaan Publik

Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, menegaskan bahwa keamanan sistem kini menjadi kewajiban utama dalam era digital.

“Tanpa keamanan yang baik, kepercayaan publik akan runtuh. Audit keamanan SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai standar,” ujarnya.

FAQ: Pertanyaan Populer Seputar SPBE

Apa itu SPBE?

SPBE adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik.

Mengapa keamanan SPBE penting?

Karena seluruh layanan publik berbasis digital, sehingga rentan terhadap serangan siber, kebocoran data, dan gangguan sistem.

Apa dampak langsung bagi masyarakat?

Layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, namun tetap aman dari risiko kebocoran data.

Komitmen NTB Bangun Pemerintahan Digital Aman & Tangguh

Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diikuti oleh seluruh perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-NTB sebagai langkah konkret memperkuat audit internal dan integrasi sistem.

Dengan penguatan keamanan SPBE, NTB tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga memastikan layanan publik tetap aman, stabil, dan dipercaya masyarakat.

Penulis: Hadi | lombokepo
Editor: Tim Redaksi lombokepo