Menteri PKP Hadiri Rakor Forkopimda di Lombok Barat, NTB
Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Rakor Forkopimda di Lombok Barat, NTB, membahas percepatan program perumahan rakyat dan sinergi pembangunan daerah.
Rakor Forkopimda Bahas Keamanan hingga Perumahan Rakyat
LOMBOK BARAT, NTB — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari penguatan keamanan maritim dan pertahanan negara, pengarusutamaan gender (PUG) di sektor keamanan, hingga evaluasi program strategis pemerintah daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), hingga Ketua DPRD Provinsi NTB.
Menko Polkam Dorong Optimalisasi Pariwisata dan SDA
Dalam sambutannya, Menko Polkam menegaskan pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam dan pariwisata daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Baru sekarang saya datang ke Lombok dan kesempatan baik ini saya gunakan untuk merangsang Forkopimda untuk menjadikan sumber daya alam kita menjadi pusat tujuan wisata karena keindahannya. Sudah saatnya masyarakat menikmati sumber daya di negeri ini,” ujar Djamari Chaniago.
Menteri PKP Paparkan Program Pro Rakyat
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP memaparkan berbagai capaian dan program prioritas Kementerian PKP melalui tayangan video 21 capaian kinerja sektor perumahan.
Maruarar Sirait menegaskan pemerintah terus mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk penerapan SKB 3 Menteri terkait pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Terima kasih kepada Pak Mendagri, kita sudah membuat kebijakan SKB 3 Menteri yang sangat pro rakyat, yang pertama BPHTB dan PBG gratis untuk MBR dan Presiden Prabowo adalah yang pertama membuat kebijakan ini serta membuktikan kalau birokrasi kita berjalan dengan lebih cepat,” ujar Menteri PKP.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor perumahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan.
“Bagaimana kekuatan kepercayaan dan gotong royong dari berbagai pihak yang berkenan untuk membantu bidang perumahan ini menjadi bukti kita kompak dan apabila dengan konsep yang jelas kita akan dapat dukungan sinergi yang kuat,” lanjut Maruarar Sirait.
Ia juga menegaskan berbagai program unggulan Kementerian PKP akan mempercepat pemerataan pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi MBR.
NTB Catat Capaian Tinggi Penerbitan PBG
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya terhadap percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di NTB. Ia menyebut NTB menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi dalam penerbitan izin pembangunan rumah rakyat.
“Provinsi NTB menjadi yang tertinggi mengeluarkan 64 izin PBG dengan bentuk 6.170 unit rumah,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai menjadi langkah bersejarah dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.
“Bedah rumah 400.000 BSPS ini adalah pertama kali dalam sejarah dan tidak akan mungkin APBD menampung itu dan sekarang Pak Menteri PKP memberikan untuk setiap kabupaten di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara serta Papua minimal 500 bedah rumah BSPS,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan pembangunan 15.000 rumah di kawasan perbatasan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Rakor Perkuat Komitmen Pembangunan Inklusif
Rakor Forkopimda berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Acara ditutup dengan penampilan lagu “Di Bawah Tiang Bendera” yang dibawakan Edo Kondologit, menambah nuansa persatuan dan nasionalisme dalam forum koordinasi lintas sektor tersebut.
Melalui Rakor ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan perumahan rakyat yang inklusif, merata, dan berpihak kepada masyarakat.
Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo
Posting Komentar