Pemprov NTB Dorong Desa Berdaya Lawan Kemiskinan
Koordinator TAG-P3K NTB Makmur Mendunia, Adhar Hakim, menilai pengentasan kemiskinan di NTB perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis desa.
Pemprov NTB Ubah Pendekatan Penanganan Kemiskinan
MATARAM, NTB — Pemerintah Provinsi NTB mulai mendorong pendekatan baru dalam penanganan kemiskinan. Tidak lagi sekadar bertumpu pada bantuan sosial dan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, kemiskinan kini dipandang sebagai persoalan multidimensi yang harus diselesaikan melalui perubahan sistem sosial, penguatan ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa.
Pendekatan tersebut diperkuat melalui program Desa Berdaya yang diproyeksikan menjadi model pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di NTB.
Koordinator TAG-P3K NTB Makmur Mendunia, Adhar Hakim, menegaskan bahwa kemiskinan selama ini menjadi sumber berbagai persoalan pembangunan karena berkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan, konsumsi rumah tangga, hingga kualitas hidup masyarakat.
“Kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan rendah. Ini persoalan yang memengaruhi banyak aspek kehidupan dan membentuk siklus sosial yang panjang,” ujarnya.
Menurut Adhar, kondisi kemiskinan di NTB selama ini masih berada pada angka dua digit, termasuk kemiskinan ekstrem yang berkisar antara dua hingga empat persen. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
Karena itu, menurutnya, pendekatan lama yang hanya bersifat bantuan sesaat tidak lagi cukup untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen.
“Selama ini penanganan kemiskinan cenderung sektoral, tidak berkelanjutan, dan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu dibutuhkan model baru yang lebih terintegrasi dan menyentuh akar persoalan masyarakat,” katanya.
Desa Berdaya Jadi Model Pemberdayaan Berkelanjutan
Melalui program Desa Berdaya, Pemprov NTB mendorong pola pemberdayaan yang menempatkan desa sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.
Program tersebut dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni Desa Berdaya Transformatif yang fokus pada pendampingan keluarga miskin ekstrem agar mampu naik kelas secara ekonomi, serta Desa Berdaya Tematik yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan potensi desa sesuai karakter wilayah masing-masing.
Pendampingan terhadap keluarga miskin ekstrem dilakukan secara bertahap melalui pola pembinaan usaha produktif, penguatan kesadaran ekonomi keluarga, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.
Adhar menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mandiri dan produktif.
Karena itu, program Desa Berdaya tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi juga membangun pendidikan sosial masyarakat, memperkuat gerakan lokal, serta menciptakan sistem pembangunan yang berkelanjutan.
“Desa Berdaya adalah gerakan bersama untuk membangun kesadaran bahwa kemiskinan harus dilawan melalui kolaborasi, bukan hanya program bantuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah daerah, desa, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting agar program pengentasan kemiskinan benar-benar berdampak dan mampu berjalan dalam jangka panjang.
Pemprov NTB berharap pendekatan tersebut dapat menjadi fondasi baru pembangunan daerah yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat menuju visi NTB Makmur Mendunia.
Posting Komentar