Pemprov NTB Dukung Lima Raperda DPRD
Sekda NTB Abul Chair mewakili Gubernur NTB saat menghadiri rapat paripurna DPRD NTB terkait penyampaian pandangan pemerintah daerah terhadap lima Raperda prakarsa DPRD NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).
MATARAM, NTB – Pemprov NTB mendukung lima Raperda prakarsa DPRD NTB yang dinilai strategis untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, pendidikan hingga tata kelola pemerintahan daerah.
Pandangan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair dalam rapat paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).
Lima Raperda Strategis DPRD NTB
Lima Raperda tersebut meliputi perubahan Perda tentang Bale Mediasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online, sumbangan dana pendidikan, serta pelaksanaan delegasi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Dalam pandangan Gubernur NTB, keberadaan lima Raperda itu dinilai menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.
“Kelima rancangan peraturan daerah ini merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan perlindungan, penghormatan, dan keberpihakan terhadap rakyat,” ujar Abul Chair saat menyampaikan pandangan gubernur di hadapan sidang paripurna.
Penguatan Bale Mediasi dan Perlindungan Petani
Pemprov NTB menilai perubahan Perda Bale Mediasi penting dilakukan untuk memperkuat penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan nilai-nilai lokal masyarakat NTB.
Menurut pemerintah daerah, keberadaan Bale Mediasi selama ini menjadi ruang penyelesaian konflik sosial yang lebih cepat, murah, dan mampu menjaga harmoni masyarakat.
“Pemerintah Provinsi NTB juga memberikan perhatian besar terhadap pentingnya penguatan Bale Mediasi sebagai ruang penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan nilai lokal,” kata Abul Chair.
Selain itu, perubahan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinilai penting untuk menyesuaikan perkembangan regulasi nasional sekaligus memperkuat perlindungan usaha tani.
Pemprov NTB menyoroti pentingnya jaminan perlindungan bagi petani dari gagal panen hingga penguatan pemasaran hasil pertanian.
“Raperda tentang perlindungan petani merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa para petani mendapatkan kepastian perlindungan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga, hingga keterbatasan akses pasar,” ujarnya.
Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online
Dalam sektor digital, Pemprov NTB juga mendukung Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online Ilegal serta Judi Online.
Pemerintah menilai maraknya pinjol ilegal dan judi online telah menimbulkan persoalan sosial serius di masyarakat.
Menurut Abul Chair, praktik tersebut tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memicu konflik keluarga, tekanan psikologis hingga persoalan sosial lainnya.
“Praktik pinjaman online ilegal dan judi online tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga, stabilitas sosial, produktivitas masyarakat dan masa depan generasi muda,” tegasnya.
Sumbangan Pendidikan Harus Sukarela
Sementara terkait Raperda Sumbangan Dana Pendidikan, Pemprov NTB menegaskan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan harus tetap mengedepankan prinsip sukarela dan tidak membebani masyarakat kurang mampu.
“Perlu ditegaskan bahwa sumbangan dana pendidikan dari masyarakat tidak boleh dilakukan secara memaksa dan tidak boleh dibebankan kepada peserta didik atau orang tua yang tidak mampu secara ekonomi,” katanya.
Tata Kelola Pertambangan yang Lebih Tertib
Di sektor pertambangan, Pemprov NTB memandang Raperda tentang pelaksanaan delegasi kewenangan pertambangan mineral dan batubara penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada daerah.
Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat menjadi dasar tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab di NTB.
“Peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tandasnya.
Pemprov NTB berharap pembahasan lima Raperda DPRD NTB tersebut dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, berpihak kepada masyarakat, serta mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dukungan Pemprov NTB terhadap lima Raperda DPRD NTB tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, menekan dampak pinjol ilegal dan judi online, serta mendorong tata kelola pemerintahan dan pertambangan yang lebih baik di Nusa Tenggara Barat.
Penulis: Hadi | lombokepo
Editor: Tim Redaksi lombokepo
Posting Komentar