Sekda NTB: Masyarakat Ukuran Layanan Kebencanaan
Peserta dari berbagai instansi mengikuti Lokakarya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berbasis NSPK Sub Urusan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi NTB di Mataram, 3 Juni 2026.
MATARAM, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong peningkatan kualitas layanan kebencanaan di seluruh daerah guna memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang optimal dari berbagai ancaman bencana.
Melalui penerapan SPM berbasis NSPK, pemerintah daerah berupaya menyamakan standar layanan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan yang setara saat menghadapi risiko bencana.
Pemprov NTB Ajak Masyarakat Bersatu Perkuat Kinerja Pasca Pelantikan Sekda Definitif
NTB Perkuat Standar Layanan Kebencanaan
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat mewakili Gubernur NTB membuka Lokakarya Standar Pelayanan Minimal Berbasis NSPK Sub Urusan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Mataram, Rabu (3/6/2026).
Lokakarya ini mempertemukan pemerintah daerah, BPBD, BNPB, serta mitra pembangunan untuk membahas peningkatan kualitas layanan kebencanaan di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Abul Chair menyoroti posisi NTB sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut hadirnya layanan kebencanaan yang efektif, terukur, dan berkesinambungan.
“SPM kebencanaan merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak perlindungan dari risiko bencana. Ini bukan sekadar soal administrasi atau laporan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
Masyarakat Jadi Tolok Ukur Keberhasilan SPM Kebencanaan
Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan SPM kebencanaan tidak cukup dinilai dari aspek administratif atau jumlah dokumen yang dihasilkan. Ukuran utamanya adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, indikator keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman warga terhadap risiko bencana di lingkungan mereka, berjalannya sistem peringatan dini secara efektif, serta kemampuan pemerintah memberikan respons cepat saat situasi darurat terjadi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat memahami ancaman bencana di sekitarnya? Apakah sistem peringatan dini berfungsi? Apakah pemerintah mampu hadir dan memberikan perlindungan saat masyarakat membutuhkan? Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Melalui lokakarya tersebut, Abul Chair mengajak pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan forum sebagai sarana untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Kolaborasi dan Mitigasi Jadi Kunci Ketangguhan Daerah
Ia juga menegaskan bahwa ketangguhan menghadapi bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat hingga warga untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, aspek pengurangan risiko bencana perlu menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan pembangunan agar pertumbuhan daerah berjalan seiring dengan peningkatan keselamatan masyarakat.
108 Pemangku Gelar Doa Bersama
“NTB memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai bencana. Pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk terus memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan pelayanan kebencanaan yang lebih baik,” katanya.
Di akhir sambutannya, Sekda mengingatkan bahwa meskipun bencana tidak dapat dicegah, dampaknya dapat ditekan melalui perencanaan yang baik, kesiapsiagaan yang memadai, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Bencana tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, penguatan layanan kebencanaan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan NTB yang semakin tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana,” pungkasnya.
Penulis: Hadi
Editor: Redaksi Lombokepo
Penerbit: PT Digital Lombok Media
Posting Komentar